Jika Jadi Presiden, Prabowo Janji Sanksi Pejabat yang Tak Jujur Laporkan LHKPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mendukung penjatuhan sanksi bagi para pejabat yang tidak jujur dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Prabowo, semua harta kekayaan pejabat harus dilaporkan.

Ini Prabowo sampaikan saat menghadiri acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku) Integritas di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024) malam.

"Karena itu saya dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan. Jadi intinya demikian, pendekatan secara realistis, sistemik," ujar Prabowo.

Prabowo menilai, kualitas hidup para pejabat harus dijamin dan diperbaiki. Sehingga, tidak ada lagi tindakan menyimpang yang dilakukan pejabat.

"Sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak masuk akal. Sebagai contoh pejabat yang mengendalikan kontrak-kontrak besar itu diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak punya tanggung jawab sebesar itu," katanya.

Sebagai informasi KPK mengundang tiga calon presiden untuk menghadiri acara Paku Integritas pada Rabu, 17 Januari 2024.

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango menjelaskan, acara yang digelar di Gedung Juang KPK, Rabu (17/1/2023) malam ini, bukanlah sebuah debat atau adu program pemberantasan korupsi antar paslon.

Namun, dalam acara ini, Komisi Antirasuah itu akan menyampaikan berbagai masalah dan hambatan pemberantasan korupsi kepada para kandidat peserta pemilihan presiden (pilpres) 2024.

"Formatnya tidak dalam bentuk debat, kami pastikan itu tidak ada, juga bukan adu program," kata Nawawi dalam konferensi pers kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (16/1/2024).