Megawati Kritik Pemerintah hingga Singgung Orde Baru, Pengamat: PDI-P Perankan Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri seakan menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah ketika berpidato di acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI-P, Rabu (10/1/2024).

Sebab, dalam pidatonya, Megawati menyampaikan sejumlah kritik terkait jalannya pemerintahan.

“Pidato Megawati kali ini juga menegaskan bahwa PDI-P secara resmi telah memainkan peran kekuatan oposisi,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Kamis (11/1/2024).

Dalam pidatonya, Megawati menyebut hukum saat ini dipermainkan. Mega juga menyinggung soal pemerintah yang menurutnya semuanya sendiri.

Presiden kelima RI itu juga mengungkit soal kaderisasi partai politik (parpol) dan peran partai sebagai penentu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Mega juga mencoba memukul perilaku kekuasaan saat ini dengan menggunakan ekspresi keras ‘no, no, no!’ yang ia ulang tiga kali,” ujar Umam.

Bahkan, dalam pidatonya, Megawati kembali menyinggung soal praktik kekuasaan yang mirip dengan era Orde Baru.

Ia bicara mengenai asas pemilu luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), politik pecah belah, hingga intimidasi rakyat oleh TNI dan Polri.

“Ekspresi keras Megawati itu mengindikasikan ‘banteng ketaton’ atau ‘banteng yang terluka’, yang siap mengamuk kepada pihak yang melukainya,” kata Umam.

Meski tak spesifik menyebut nama Presiden Joko Widodo, Umam yakin sentilan-sentilan Megawati itu dialamatkan untuk Kepala Negara.

Apalagi, hubungan PDI-P dengan Jokowi dan keluarga disinyalir renggang pasca putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menerima pinangan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai cawapres pendamping.

“Uniknya, meskipun Megawati protes keras terhadap praktik kekuasaan saat ini, Megawati tetap memilih untuk mengambil sikap aman dan tidak bersikap tegas,” kata Umam.

“Misalnya dengan keluar dari pemerintahan Jokowi, menarik semua kader PDI-P dari semua pos menteri, hingga bahkan memecat Jokowi dari PDI-P itu sendiri,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Megawati menyinggung hukum dan kekuasaan saat ini yang menurutnya tidak berjalan baik. Ia tidak ingin hal ini terus menerus terjadi.

"Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja, no, no, and no!” kata Megawati.

Presiden kelima RI itu juga menyentil penyelenggaraan Pemilu 2024 yang menurutnya sudah bergeser arah karena rakyat gelisah akibat intimidasi oleh aparat.

Ia menyinggung peristiwa penganiayaan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh enam oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Mega tak habis pikir tindakan tersebut dilakukan aparat ke rakyat.

“Pencermatan saya, akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser, ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi,” katanya.

Megawati menyebut, Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat. Oleh karenanya, tak boleh ada segelintir pihak yang merasa memegang kuasa.

“Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, Saudara-saudara, tidak ada sebagian yang merasa berkuasa, kekuasaan itu adalah di tangan rakyat,” lanjutnya dengan nada meninggi.

Adapun perayaan HUT ke-51 PDI-P tersebut dihadiri oleh jajaran elite partai banteng. Ada pula capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, serta cawapres pendampingnya, Ma’ruf Amin, yang hadir secara daring.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju juga tampak hadir. Sementara, Presiden Joko Widodo absen lantaran alasan kunjungan kerja ke luar negeri.