ASN di Daerah 3T Akan Dapat Insentif Khusus, Termasuk Kenaikan Pangkat Lebih Cepat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, insentif khusus ini diberikan lantaran banyak formasi kosong di daerah 3T yang tidak terisi di tahun 2023.

Totalnya kata dia, mencapai sekitar 100.000 formasi kosong.

"Jadi kemarin ada formasi kosong lebih dari 100.000 untuk formasi di 3T. Nah, oleh karena itu maka pemerintah mulai tahun 2024 akan memberikan insentif khusus agar formasi ini terisi," kata Abdullah Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

Azwar Anas menyampaikan, insentif khusus untuk akan dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang bakal selesai dalam 3 bukan ke depan.

Adapun salah satu insentif yang diberikan untuk ASN di daerah 3T adalah kenaikan pangkat lebih cepat.

"Salah satunya adalah kenaikan golongan atau pangkat lebih cepat dibanding mereka yang mengabdi di perkotaan. Kemudian adalah insentif berupa waktu untuk cuti, dan seterusnya," beber dia.

Ia tidak memungkiri, masalah distribusi ASN masih menjadi soal hingga kini.

Ia menekankan, masalah utamanya bukan karena kurangnya ASN, lantaran jumlah masyarakat yang minat dan mengikuti rekrutmen sangat tinggi.

Lebih lanjut ia merinci, perekrutan 2.302.543 formasi CPNS itu dibagi menjadi 690.822 CPNS umum atau fresh graduate dan 1.605.694 PPPK.

Formasi tersebut dibagi menjadi dua lagi, yaitu untuk kebutuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kebutuhan formasi untuk pemerintah pusat sebanyak 429.1183 formasi, terbagi atas 207.247 CPNS umum atau fresh graduate, 15.460 formasi untuk dosen, dan 191.787 untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Kemudian, 221.936 formasi PPPK untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sedangkan kebutuhan instansi daerah lebih besar dibanding instansi pusat, yaitu sebanyak 1.867.333 formasi. Ini terdiri dari CPNS fresh graduate atau CPNS umum sebanyak 483.575 formasi untuk tenaga teknis.

Lalu, sebanyak 1.383.758 PPPK, yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 419.146 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 417.196 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 547.416 formasi.

"Arah kebijakan terkait dengan rekrutmen ini fokus kepada pelayanan dasar, yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan yang belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar, yaitu guru tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di daerah-daerah pinggiran atau 3T," jelasnya.