Kemenkes: Pemerintah Tak Tentukan Harga Vaksin Covid-19 Berbayar, tapi Akan Ada E-Katalog

Adapun program vaksinasi Covid-19 dipastikan tidak lagi ada untuk masyarakat umum mulai 1 Januari 2024.

"Iya 1 Januari vaksinasi Covid-19 jadi program imunisasi rutin tapi pada kelompok tertentu di luar itu menjadi imunisasi pilihan bagi masyarakat di luar kelompok sasaran," ujar Nadia saat dimintai konfirmasi, Minggu (31/12/2023).

"Yang biaya itu tidak ditentukan pemerintah," katanya melanjutkan.

Nadia menjelaskan bahwa harga vaksin Covid-19 berbayar akan ditentukan oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang menyediakan vaksin Covid-19 berbayar.

Dengan begitu, rumah sakit (RS) hingga puskesmas dibebaskan untuk menentukan sendiri harga vaksin Covid-19 berbayar.

"Seperti vaksin influenza," ujar Nadia.

Ia pun kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam penentuan harga vaksin Covid-19 berbayar.

"Ya kalau pemerintah ada penetapan seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau tarif BLU-nya," kata Nadia.

"Kita tidak mengatur harga, tapi nanti kan ada e-katalog," ujarnya lagi.

Sebelumnya, menurut perkiraan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, harga vaksin Covid-19 kemungkinan mencapai ratusan ribu rupiah per dosis.

Pada Februari lalu, Menkes menyebut bahwa vaksin booster Covid-19 kemungkinan akan dikenai harga Rp 100.000 per dosis.

Dosis booster ulang ini rencananya diimbau untuk disuntikkan setiap enam bulan sekali.

Namun demikian, kisaran tersebut masih akan kembali dihitung oleh Kemenkes.

Meski mulai berbayar mulai tahun depan, Nadia memastikan pemerintah tetap menyediakan vaksin Covid-19 gratis untuk kelompok tertentu.

Program vaksin dengan nama imunisasi program ini tertuang dalam Peraturan Menkes (Permenkes) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).