Salin Artikel

Cak Imin: Nelayan yang Besar Dapat Fasilitas, Nelayan Kecil Enggak, Ini Akan Kita Balik

TUBAN, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengatakan saat ini negara terus memberikan fasilitas pada bidang usaha besar dan melupakan usaha kecil, termasuk bagi kaum nelayan.

Dia menyebut, nelayan yang bisnisnya sudah besar justru mendapat fasilitas kemudahan dari negara, sedangkan nelayan kecil tak mendapatkan fasilitas dari negara.

"Nelayan sing gede (yang besar) dapat fasilitas, nelayan kecil enggak mendapatkan kesempatan fasilitas," ujarnya saat kampanye di Mangrove Center, Tuban, Jawa Timur, Jumat (29/12/2023).

Cak Imin mengatakan, jika nanti pasangan Anies-Muhaimin terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, kondisi tersebut akan dibalik.

"Ini kita balik, pemerintah dan negara justru harus membela nelayan-nelayan yang kecil yang ada di berbagai pelosok Tanah Air kita, inilah yang disebut apa? Perubahan," ucap Cak Imin.

Pada saat yang sama, Cak Imin juga menyinggung persoalan stunting yang masih banyak terjadi di Indonesia.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, bangsa Indonesia kurang protein sehingga kecerdasan kurang dan daya saing kurang di tingkat global.

"Bangsa kita ini kurang protein, anak-anak kita kurang protein sehingga kecerdasannya kurang, daya saingnya kurang menang di tingkat global," imbuh dia.

Persoalan ini, menurutnya harus diperbaiki. Termasuk dalam hal ini memperbaiki nasib nelayan dengan serius yang pekerjaannya menangkap ikan, salah satu sumber protein hewani.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/30/10065651/cak-imin-nelayan-yang-besar-dapat-fasilitas-nelayan-kecil-enggak-ini-akan

Terkini Lainnya

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke