Anies Dinilai Berhasil Bangun Narasi Populis IKN untuk Pejabat Bukan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad menilai, calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berhasil membangun argumentasi Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi narasi populis.

Argumen itu Anies kemukakan saat debat capres sesi pertama di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (13/12/2023) malam.

Nyarwi mengatakan, Anies menyodorkan argumentasi bahwa IKN merupakan kepentingan elite, bukan rakyat.

“Anies tampaknya berhasil membuat narasi penjelasan argumentasi IKN menjadi narasi populis. Jadi IKN untuk pejabat, IKN bukan untuk rakyat, kira-kira maunya gitu,” kata Nyarwi dalam Obrolan Newsroom yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa.

Menurut Nyarwi, dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto gagal melawan balik argumentasi Anies. Hal itu tidak terlepas dari waktu yang singkat dalam format debat tersebut.

“Ini yang kegagalan ini, counter baliknya itu tidak muncul baik dari Prabowo maupun dari Ganjar,” tutur Nyarwi.

Nyarwi menyebut, ada sejumlah sikap yang sangat kontras di antara Anies, Prabowo, dan Ganjar.

Namun, Anies dan Ganjar dinilai bisa bertemu ketika membicarakan demokrasi pada tataran normatif yang cenderung menyasar ke Prabowo.

Dalam debat pertama itu, Anies dan Ganjar sama-sama menyoroti persoalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai cacat etik.

Putusan itu membuat putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo.

Anies misalnya, melontarkan kritiknya terkait keberadaan ‘orang dalam’ atau ordal. Sementara, Ganjar dengan gaya santainya melontarkan pertanyaan menohok mengenai respons Prabowo terkait putusan MK.

“Demokrasi ordal yang punya orang dalam jadi seakan-akan apa-apa bisa diatur, termasuk itu kan sindiran proses di MK ya,” ujar Nyarwi.

Namun, Nyarwi menemukan sikap yang kontras antara Anies dengan Ganjar, ketika merespons isu IKN.

Ganjar dengan terang sejak awal sudah menyatakan setuju dan komitmennya dengan pembangunan IKN. Namun, hal itu dikritik oleh Anies karena pembentukan dasar hukum IKN dinilai tidak demokratis.

“Di sini saya lihat tata letak diferensiasi antara Ganjar dengan Anies,” lanjut Nyarwi.

Sebelumnya, Anies mengkritik pembangunan IKN saat meladeni pertanyaan Ganjar dalam sesi tanya jawab antar capres.

Anies menilai, pembangunan IKN tidak tepat karena di Kalimantan terdapat problem infrastruktur yang lebih penting diselesaikan seperti, membangun sekolah rusak, membangun jalan tol, dan jalur kereta api.

Penggunaan uang untuk membangun infrastruktur itu dirasakan oleh masyarakat.

“(Jika IKN) sementara, yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparatur sipil negara (ASN) bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian,” kata Anies.