Salin Artikel

Survei Median: Elektabilitas PDI-P Tinggi di Jawa, Gerindra di Luar Jawa

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil survei Media Survei Nasional (Median) mengungkapkan PDI-P dan Partai Gerindra mengantongi elektabilitas tertinggi ketimbang parpol peserta pemilu lainnya.

Dalam survei terbaru Median yang dirilis pada Senin (11/12/2023), elektabilitas PDI-P menempati urutan pertama dengan angka 24,2 persen.

Sedangkan elektabilitas Gerindra ada di urutan kedua dengan angka 22,3 persen. Selisih antara keduanya hanya 1,9 persen dan masih dalam batas margin of error.

Sementara partai politik dengan elektabilitas tertinggi di posisi ketiga adalah Partai Golkar dengan angka 9,8 persen.

Selanjutnya, ada Partai Nasdem dengan angka 8,3 persen, kemudian PKB dengan 6,7 persen, serta Partai Demokrat dengan 5,4 persen.

Dalam survei yang sama, Median merincikan bahwa elektabilitas PDI-P lebih unggul di Pulau Jawa. Sementara, Partai Gerindra unggul di luar Pulau Jawa.

Di Pulau Jawa, partai yang unggul elektabilitasnya adalah PDI-P dengan angka 26,9 persen. Kemudian diikuti Gerindra dengan 20,1 persen.

Di luar Pulau Jawa, Gerindra menjadi partai dengan elektabilitas paling tinggi yakni 25,2 persen. Sedangkan, PDI-P mendapat posisi kedua dengan 20,6 persen.

Adapun survei tersebut dilakukan pada 20-27 November 2023 dengan populasi survei adalah warga yang memiliki hak pilih.

Target sampel merupaka 1.500 responden dengan margin of error sebesar +/- 2,53 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Median memastikan bahwa sampel dipilih secara acak dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender.

Berikut hasil survei Median terkait elektabilitas parpol:

1. PDI-P = 24,2 persen

2. Gerindra = 22,3 persen

3. Golkar = 9,8 persen

4. Nasdem = 8,3 persen

5. PKB = 6,7 persen

6. Demokrat = 5,4 persen

7. PKS = 5,0 persen

8. PAN = 3,4 persen

9. PSI = 1,7 persen

10. Partai Gelora = 1,6 persen

11. PPP = 1,5 persen

12. Perindo = 1,0 persen

13. Hanura = 0,5 persen

14. Garuda = 0,3 persen

15. Partai Ummat = 0,2 persen

16. PBB = 0,1 persen

17. PKN = 0,1 persen

18. Partai Buruh = 0,1 persen

19. Tidak menentukan = 7,8 persen

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/11/16592711/survei-median-elektabilitas-pdi-p-tinggi-di-jawa-gerindra-di-luar-jawa

Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke