Salin Artikel

Panelis Debat Capres Diminta Tandatangan Pakta Integritas Tak Akan Bocorkan Pertanyaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Para panelis debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diminta menandatangani pakta integritas untuk tidak membocorkan pertanyaan kepada siapapun.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz mengatakan, KPU nanti akan membuat surat keputusan kepada para panelis dan meminta mereka untuk menandatangani pakta inteigritas tersebut.

"Itulah kemudian panelis itu juga menandatangani pakta integritas, untuk tidak membocorkan, untuk menjaga (kerahasiaan) pertanyaan," ucap August saat dikonfirmasi, Sabtu (9/12/2023).

Untuk debat pertama, dipilih 11 panelis yang berasal dari berbagai pakar sesuai dengan tema.

Mereka adalah akademisi, mantan komisioner lembaga negara hingga penyandang guru besar.

Berikut ini 11 nama yang disebutkan August untuk panelis debat pertama:

  1. Pakar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati
  2. Pakar Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Rudi Rohi
  3. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Lita Tyesta ALW
  4. Pakar Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi
  5. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret, Agus Riewanto
  6. Pakar Tata Hukum Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti
  7. Guru Besar Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono
  8. Ketua Komnas HAM 2017-2022, Ahmad Taufan Damanik
  9. Guru Besar Studi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Phil. Al Makin
  10. Pengajar UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto
  11. Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada, Wawan Mas’udi.

August juga mengatakan, 11 nama itu sudah menyatakan kesediaannya menjadi panelis dan akan dikarantina mulai Minggu (10/12/2023) besok untuk menyusun debat yang akan digelar 12 Desember 2023.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/09/21355611/panelis-debat-capres-diminta-tandatangan-pakta-integritas-tak-akan-bocorkan

Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke