Canangkan 12 Kampung KB di Papua Selatan, Kepala BKKBN: Wujudkan Keluarga Kecil Berkualitas

KOMPAS.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencanangkan pengembangan 12 Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di empat distrik di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rabu (6/12/2023).

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo mengatakan, pembentukan Kampung KB bertujuan untuk mengimplementasikan kegiatan prioritas, yang meliputi pembangunan keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana (KB). 

Dia menyebutkan, program tersebut berfokus pada mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

"Keluarga berkualitas bisa dicapai dengan merencanakan usia pernikahan, merencanakan kelahiran, mengatur jarak kelahiran, merawat bayi dengan memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif selama dua tahun," katanya dalam siaran pers.

Terkait dengan stunting, dr Hasto mengatakan, pemerintah menargetkan penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 dan target sebesar 18 persen pada 2023.

Dia menjelaskan, kendala yang dihadapi dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah perilaku dari orangtua, mulai dari perilaku makan-makanan yang sehat dan perilaku hidup sehat.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke Jeremias Paulus Ruben Ndiken menyambut baik pencanangan Kampung KB oleh Kepala BKKBN.

Dia menuturkan, pencanangan itu membuktikan pemerintah pusat perhatian terhadap perkembangan kualitas ibu dan anak di wilayah timur Indonesia, termasuk di wilayah batas negara. 

“Untuk itu, tumbuh kembang ibu dan anak harus diperhatikan, mulai dari asupan gizi hingga ke kesehatan ibu dan anak harus dijaga," katanya membacakan sambutan dari Bupati Merauke Romanus Mbaraka.

Selain itu, pembinaan keluarga harus direncanakan dengan baik, mulai dari usia pernikahan, nikah, hamil, kelahiran hingga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). 

Jeremias mengatakan, anak yang berkualitas dapat dihasilkan dengan mengikuti program dari BKKBN.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nerius Auparai berharap, pencanangan itu memiliki intervensi program dari semua instansi sehingga dapat diterapkan di 12 Kampung KB yang telah dicanangkan Kepala BKKBN Pusat. 

"Kami berharap kepada tim pendamping keluarga dan kepala kampung yang ada di 12 kampung untuk memperhatikan keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Jika ada stunting, segera lakukan intervensi dan laporkan," ujar Nerius.

Adapun pencanangan 12 Kampung KB dipusatkan di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke yang merupakan ibu kota dari daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan.

Dua belas Kampung KB yang dicanangkan itu adalah Kampung Waninggap Say, Kampung Ngguti Bob, Kampung Amun Kay yang merupakan wilayah dari Distrik Tanah Miring.

Lalu di Distrik Kurik terdiri dari Kampung Harapan Makmur, Kampung Salor Indah, Kampung Kurik, Kampung Anum Bob dan Kampung Ivimahad. 

Selanjutnya, Distrik Elikobel mencakup Kampung Bupul dan Kampung Kwel. Adapun Distrik Naukenjerai mencakup Kampung Onggaya dan Kampung Tomer.

Provinsi Papua Selatan merupakan hasil pemekaran Provinsi Papua bersama Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor14 Tahun 2022.

Selain pencanangan Kampung KB, dr Hasto dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke dan BKKBN Papua juga meninjau pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), dan pemberian bantuan bagi keluarga berisiko stunting.