Hasbi Hasan Disebut Pengaruhi Hakim Agung Ubah Pendapat di Kasasi, Ini Kata MA

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) meminta seluruh pihak tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence terhadap kasus yang menjerat Sekretaris nonaktif MA, Hasbi Hasan.

Hal ini disampaikan Juru Bicara MA Suharto menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat Hasbi Hasan, Selasa (5/12/2023).

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, Hasbi Hasan diduga mempengaruhi Hakim Agung untuk mengubah pendapat hukum perkara kasasi pidana Nomor 326k/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman.

“Kita hormati proses persidangan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Suharto kepada Kompas.com, Rabu (6/12/2023).

Ia menyatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Oleh sebab itu, kata Suharto, MA akan menunggu putusan kasus yang menjerat Hasbi Hasan untuk menentukan langkah lembaga Yudikatif tersebut.

“Karena perkara sudah jalan dan sedang proses persidangan, maka untuk tetap menjaga independensi badan peradilan kita tunggu saja prosesnya,” kata Juru Bicara MA itu.

Dalam surat dakwaan, Jaksa KPK mengungkapkan peran Hasbi Hasan dalam mengkondisikan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Hasbi Hasan diduga menerima suap Rp 11,2 miliar bersama seorang perantara bernama Dadan Tri Yudianto dari debitur KSP Intidana, Heryanto Tanaka.

Perkara ini berawal ketika Heryanto Tanaka melaporkan Ketua Umum KSP Intidana Budiman Gandi Suparman dengan tuduhan pemalsuan surat/akta notaris.

Dalam proses hukumnya, Budiman dibebaskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang dari segala dakwaan penuntut umum pada perkara tahun 2021 itu. Atas putusan PN Semarang tersebut, penuntut umum mengajukan kasasi ke MA.

Perkara kasasi atas nama Budiman Gandi Suparman teregistrasi di MA dengan nomor 326K/Pid/2022. Di mana, susunan majelis hakimnya terdiri dari Ketua Sri Murwahyuni, dengan anggota Gazalba Saleh, dan Prim Haryadi.

Sidang kasasi di MA

Dalam persidangan kasus nomor 326K/Pid/2022 dengan agenda musyawarah pengucapan (muscap) putusan pada 22 Maret 2022, Hakim Sri meminta kedua hakim anggotanya, Gazalba dan Prim Haryadi menyampaikan pendapatnya (advise blaad).

Hakim agung Gazalba menyatakan, menerima kasasi penuntut umum dan menyatakan Budiman Gandi Suparman bersalah. Sedangkan hakim Prim Haryadi berpendapat sebaliknya, Budiman dinilai tidak bersalah.

Lantaran perbedaan pendapat tersebut, hakim ketua memutuskan menunda sidang dan meminta anggota majelis kembali mempelajari kasusnya.

Terkait penundaan sidang tersebut, Heryanto mendapat informasi dari pengacaranya, Theodorus Yosep Parera. Kemudian, debitur KSP Intidana ini menggelar pertemuan dengan Dadan Tri pada 26 Maret.

Di sana, Heryanto meminta agar Dadan segera merealisasikan perkara Budiman Gandi Suparman sesuai kesepakatan awal yaitu MA menerima kasasi JPU.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, Dadan disebut menyanggupi dan langsung menyampaikan hal itu kepada Hasbi Hasan. Atas permintaan Dadan Tri, Hasbi Hasan lantas bakal berupaya mempengaruhi hakim Agung Prim Hariyadi agar pendapatnya sama dengan Gazalba Saleh.

“Hasbi Hasan menyampaikan pada terdakwa (Dadan Tri) bahwa akan berkomunikasi dengan Prim Haryadi agar menyamakan advise blaad-nya dengan Gazalba Saleh, karena untuk Sri Murwahyuni susah dipengaruhi," papar jaksa.

Singkatnya, Hasbi menghubungi Dadan bahwa perkara tersebut sudah diputus.

Putusan itu menyatakan, Budiman Gandi Suparman bersalah dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

Sekretaris MA ini menyampaikan Hakim Prim Haryadi 'masuk angin', sehingga, dissenting opinion (DO).

“Atas informasi dari terdakwa tersebut, Dadan Tri Yudianto menginformasikan kepada Yosep Parera dan Heryanto Tanaka,” ungkap Jaksa.

Selain menerima suap, Jaksa KPK juga menyebut Sekretaris nonaktif MA ini menerima gratifikasi senilai Rp 630 juta untuk fasilitas wisata dan penginapan.

Atas perbuatannya, Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 11 a dan Pasal 12 B Jo.Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Perkara ini merupakan rangkaian kasus suap jual beli perkara di MA yang dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada September tahun lalu.