Pemerintah Segera Luncurkan Buku Putih Strategi Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030

KOMPAS.com - Pemerintah berkomitmen mengupayakan transformasi digital dengan mempercepat pengembangan ekonomi digital sebagai pilar strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

Komitmen tersebut mencerminkan pergeseran fokus ekonomi menuju inovasi digital yang berkelanjutan serta mendukung kondisi masyarakat yang semakin mahir digital sejak pandemi Covid-19. 

Untuk mewujudkan itu, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dalam waktu dekat akan meluncurkan “Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030”. 

Strategi Nasional (Stranas) Pengembangan Ekonomi Digital merupakan hasil dari upaya  panjang mengartikulasikan kerangka pengembangan ekonomi digital Indonesia sejak  2019 dan mencapai finalisasi pada 2023. 

Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital lahir melalui kolaborasi kementerian/lembaga (K/L), otoritas terkait, akademisi, pelaku industri, serta konsultan melalui beragam focus group discussion (FGD), diskusi terbatas, hingga high level meeting. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, pihakya memetakan Strategi Nasional Ekonomi Digital ke dalam enam pilar utama atau kluster.

Pilar-pilar itu, yakni infrastruktur; sumber daya manusia (SDM); iklim bisnis dan keamanan siber; riset, inovasi, dan pengembangan usaha; pendanaan dan investasi; serta kebijakan dan regulasi. 

“Keenam pilar inilah yang masuk dalam Stranas Digital yang bisa jadi acuan, baik itu pemerintah maupun dunia usaha, untuk sama-sama menuju kepada tujuan yang sama mendorong visi Indonesia Emas 2045. Stranas tersebut ada dalam Buku Putih yang menjadi semacam guideline,” ujarnya di Media Center Kemenko Perekonomian terkait rencana peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, Senin (4/12/2023). 

Lebih lanjut, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat terus tumbuh dan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. 

Pada 2023, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai nilai sebesar 82 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dan diperkirakan akan mencapai sebesar 109 miliar dollar AS pada 2025. 

Selain itu, 40 persen pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia. 

Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Negotiation juga telah diluncurkan pada September 2023 dan diharapkan menjadi katalisator dalam meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN menjadi 2 triliun dollar AS pada 2030. 

“Kalau kami lihat dari ekonomi digital, saat ini masih didominasi sektor e-commerce, 57 persen dari nilai ekonomi digital kita dari e-commerce,” katanya dalam siaran pers. 

Rudy mengatakan, pangsa dari e-commerce jika tidak betul-betul dikuatkan akan tergerus oleh negara lain. 

Setelah e-commerce, ekonomi digital didominasi oleh layanan ojek online, seperti Gojek, Grab, dan lainnya. Di urutan ketiga adalah digital media.

“Jadi, pemerintah tidak hanya memperbaiki dari sisi digital, dari infrastruktur digital juga harus disiapkan,” ujarnya. 

Rudi menjelaskan, pembangunan infrastruktur digital yang mendukung pemerataan jangkauan internet dan kecepatan internet merupakan hal yang sangat penting dalam upaya transformasi digital. 

Untuk itu, pemerintah meluncurkan Satelit SATRIA 1 yang diharapkan dapat memperluas coverage internet hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Dengan demikian, industri digital Indonesia diharapkan dapat semakin bersaing dengan negara lain. 

Target 30 juta UMKM Go Digital

Selain menjelaskan tentang pentingnya talenta digital dalam upaya transformasi digital, Rudy mengatakan, pemerintah optimistis target 30 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital pada 2024 akan tercapai. Saat ini, lebih dari 27 juta UMKM sudah go digital.

Rudy menekankan, hal terpenting dalam program itu bukan tentang UMKM go digital, tetapi bagaimana produk-produk UMKM dapat terjual dan menjadi champion di pasar digital. 

“Salah satu yang jadi poin penting yang kita dorong adalah bagaimana ekonomi digital ini inklusif,” ungkapnya. 

Untuk menjalankan inklusivitas itu, dia menjelaskan, pemerintah akan merangkul sektor non formal, seperti penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar basah dan pedagang-pedagang lainnya. 

“Paling tidak, mereka sudah terdata dan bisa kami bina lebih lanjut. Perbankan juga bisa profiling mereka. Ini yang penting, supaya mereka bisa naik kelas ke depannya,”  

Rudy kembali menyampaikan, Buku Putih Stranas Pengembangan Ekonomi Digital 2030 akan diluncurkan pada Rabu 6 Desember 2023. 

Dokumen itu akan menjadi pedoman dan panduan bagi K/L dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pengembangan ekonomi digital.

Buku itu juga akan menjadi rujukan dalam menentukan posisi Indonesia di dunia internasional.

Sebagai informasi, media briefing tersebut dimoderatori Asisten Deputi Digital Kemenko Perekonomian Theodore Sutarto dan dihadiri Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.