Salin Artikel

Cerita Mahfud Diancam "Bintang 3" untuk Tak Bongkar Korupsi Asabri

Mahfud mengatakan, orang "bintang tiga" itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri.

"Kasus Asabri, seorang bintang 3 telepon saya, 'pokoknya enggak takut menko polhukam sekalipun kalau coba-coba mencemarkan nama baik Asabri, saya bawa ke pengadilan'," kata Mahfud saat mengisi seminar kebangsaan di Kampus Universitas Buddhi Dharma, Tangerang, Rabu (28/11/2023).

Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam.

Sebab, meski bukan tentara, Mahfud mengaku menyandang bintang sembilan yang identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama.

"Saya bilang orang ini berani melawan Menko Polhuam. Menko polhukam itu bukan tentara, bukan bintang 4 juga, tapi hintang 9 karena orang NU itu bintang 9," kata dia.

"Bawa ke pengadilan, sekarang dia masuk penjara, terbukti bahwa dia korupsi," ujar dia.

Mahfud tidak mengungkap identitas "bintang tiga" yang mengancam dirinya, namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal bintang tiga yang divonis bersalah dalam kasus Asabri, yaitu Letjen (Purn) Sonny Widjaja yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016-Juli 2020.

Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satu kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Mahfud mengeklaim, selama ini tidak ada menko polhukam selain dirinya yang ikut terlibat dalam penegakan hukum.

"Mana dulu ada orang (Kemenko) Polhukam? Katanya itu bukan urusan saya, itu urusan jaksa, itu urusan polisi, itu urusan apa, enggak. Meskipun saya koordinator enggak punya wewenang, tapi saya berhak untuk mengkoordinir," kata Mahfud.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/29/16200461/cerita-mahfud-diancam-bintang-3-untuk-tak-bongkar-korupsi-asabri

Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke