Hal itu diungkapkannya dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Dia tidak ingin pembangunan yang telah diupayakan oleh pemerintah pusat tidak dukung oleh pemerintah daerah.
"Khusus untuk pemerintah daerah perkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun waduk, irigasinya yang itu tugasnya daerah tidak dilakukan, untuk apa?" kata Jokowi dalam acara tersebut, Rabu.
Kepala Negara meminta agar pemerintah daerah meneruskan pembangunan infrastruktur pendukung di daerah masing-masing sesuai kewenangannya.
Sebab, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat tidak ada gunanya bila tidak didukung oleh pembangunan infrastruktur pendukung di daerah.
"Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi jalan kabupaten/kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan itu, untuk apa," ujar Jokowi.
"Sudah bikin jalan tol, mestinya pemerintah provinsi, kabupaten/kota menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan. Sekali lagi, sinergi dan harmonisasi biar inline semuanya," tutur Jokowi.
Hal itu meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sekaligus mengembangkan alternatif inovasi-inovasi pembiayaan.
"Agar segera juga tetap menjaga iklim investasi karena kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini hanya satu, investasi. Karena yang lain berat, sehingga kuncinya investasi, sehingga iklim investasi di seluruh daerah, di seluruh Tanah Air, harus kita jaga betul," kata dia.
https://nasional.kompas.com/read/2023/11/29/14095111/jokowi-jangan-sampai-pemerintah-pusat-bangun-pelabuhan-jalan-provinsinya