Jadi Caleg PDI-P, Ronny Talapessy Siap Wujudkan Supremasi Hukum dan Kawal Kesejahteraan PMI

JAKARTA, KOMPAS.com – Eks kuasa hukum Bharada E atau Richard Eliezer, Ronny Talapessy, kini menempatkan diri sebagai calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dorongan partai pengusung menjadikan Ronny kian optimistis berkontestasi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Pemilu 2024.

Meski namanya baru mencuat ketika menangani Bharada E, Ronny sebenarnya telah lama aktif berpolitik. Bahkan, keikutsertaannya di partai berlambang banteng bermoncong putih itu sudah dimulai sejak duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA).

Ia pun tidak hanya menjadi anggota biasa, tetapi juga telah menjalani proses kaderisasi yang panjang dalam partai, mulai dari tingkat pratama, madya, hingga utama atau nasional. Ia juga tiga kali mengikuti sekolah partai pada 2016, 2017, dan 2019.

Jadi, keputusan untuk menjadi caleg pada Pemilu 2024 selain karena dorongan partai, dinilainya bukanlah suatu aji mumpung. Sejak lama, Ronny sudah merasakan panggilan politik dan memiliki keinginan kuat untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa.

“Sejak SMA saya sudah masuk PDI-P dan ikut kampanye. Jadi, kalau ada yang menganggap aji mumpung, tidak perlu ditanggapi karena saya sudah berpartai jauh hari,” ujarnya saat ditemui oleh Kompas.com di Kantor RBT Law Firm d Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2023).

Ia melanjutkan, kader-kader yang lolos tingkat utama atau nasional umumnya mendapat penugasan politik. Mereka memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, baik daerah maupun legislatif. Contohnya, seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kader PDI-P yang sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017.

Ronny menceritakan proses kaderisasi PDI-P. Menurutnya, hal tersebut tidaklah mudah. Selain passion melayani masyarakat, kader juga harus punya komitmen kuat dan kedisiplinan tinggi.

“Sebab, pendidikan di sekolah partai (itu) keras dan disiplin, (kami dibiasakan) mulai dari bangun pagi, belajar teori, hingga turun ke masyarakat. Kami benar-benar ditempa. Tidak boleh juga bawa handphone. Aturan ini berlaku adil tanpa memandang latar belakang calon kader,” ujarnya.

Loyalitas tinggi

Dalam berpolitik, lumrah bagi kader berpindah partai. Namun, bagi Ronny, hal ini tidak berlaku meski tak sedikit partai lain yang ingin meminangnya. Ia menegaskan bahwa ideologi partai dan nilai-nilai Pancasila menjadi dasar loyalitasnya pada PDI-P.

“Partai yang konsisten bicara soal ideologi Pancasila ya kan PDI-P saja,” ucapnya.

Selain itu, menurutnya, PDI-P juga senantiasa berbenah secara internal bila terjadi masalah di samping memiliki visi dan misi yang jelas. Isinya pun politisi-politisi senior yang bisa ia jadikan motivator dalam berpolitik.

“Seorang pemimpin harus berproses, tidak ada yang instan. Kalau kemarin saya sempat kalah di Pileg 2019, solusinya bukan pindah partai dan menyerah. Ideologi yang membuat saya loyal terhadap partai. Selain diajarkan nilai-nilai Pancasila, PDI-P mengenalkan saya pada realitas kehidupan masyarakat,” ujar Ronny.

Perlu diketahui, sebelumnya, Ronny sempat maju dalam Pileg 2019 sebagai caleg DPR RI Banten II. Hanya saja, raihan suaranya kecil atau cuma sampai tiga besar.

Bawa tagline “Adil Tanpa Pandang Bulu”

Sebagai seorang yang memiliki latar belakang hukum, Ronny melihat bahwa dunia politik dan hukum saling bersentuhan. Karena itu, supremasi hukum di Indonesia menjadi tujuan utamanya bila menang sebagai caleg dalam Pemilu 2024.

Keputusan itu pun tak lepas dari masih banyaknya ketimpangan dan diskriminasi hukum yang terjadi di masyarakat, terutama rakyat kecil alias wong cilik. Padahal, hukum menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan negara.

“Saya terlibat dalam politik dengan harapan, hukum dapat diperbaiki di masa depan. Hukum juga (merupakan) fondasi pembangunan negara. Kita sangat perlu infrastruktur yang bagus dan megah, tapi kita juga harus menguatkan hukum sebagai penopang pembangunan. Hukum yang tegak dan adil bisa memberi kepastian dan kenyamanan bagi setiap orang melakukan aktivitas ekonomi, memajukan usahanya, membangun bangsa. Jadi, hukum memiliki hubungan dengan banyak aspek, termasuk pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Ronny mencontohkan kaitan hukum dan kesejahteraan dengan menyoroti masalah pinjaman online (pinjol) ilegal. Banyak orang terjerat karena kesulitan ekonomi dan kebutuhan mendesak. Ketidaktahuan tentang hukum kian memperumit masalah tersebut.

Di sisi lain, maraknya pinjol ilegal tak lepas dari kurangnya peran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal merugikan.

“Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum. Begitu juga polisi, Kemenkominfo, OJK. Blokir dan tutup saja akses pinjol ilegal serta judi slot, serta tindak tegas pelakunya,” tegas Ronny.

Dalam rangka mewujudkan tagline kampanye "Adil Tanpa Pandang Bulu," Ronny telah menyiapkan program-program konkret. Salah satunya, membuat aplikasi konsultasi hukum secara gratis bernama Klinik Hukum RT yang bisa dimanfaatkan masyarakat luas.

Ia mengatakan, aplikasi itu juga dapat menjadi media transparansi bagi masyarakat untuk memonitor kinerjanya sebagai anggota legislatif jika terpilih.

Pak RT Sowan

Selain konsultasi hukum gratis, Ronny juga memiliki program kampanye yang unik, yaitu "Pak RT Sowan ke …". Penamaan program adalah singkatan dari Ronny Talapessy dan terinspirasi dari kebiasaan masyarakat yang kerap mengadu ke Ketua Rukun Tetangga (RT) kala mengalami masalah atau butuh bantuan.

Lewat program itu, Ronny bisa mendekatkan diri dengan masyarakat untuk mendengarkan keluhan serta aspirasi mereka. Program ini tidak hanya dilakukan di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, tetapi juga di Taiwan, Hong Kong, dan Korea Selatan. Ini lantaran dapilnya juga mencakup luar negeri.

Saat melakukan Pak RT Sowan ke luar negeri, ia menemukan banyak masalah yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia (PMI), seperti pelayanan KBRI yang kurang dan diskriminasi. Contohnya, saat hendak mengurus paspor.

Tak jarang pelayanan yang diberikan tidak optimal karena mereka dianggap masyarakat kelas bawah. Padahal, PMI menjadi salah satu pencetak devisa bagi Indonesia.

Contoh lainnya Ronny temui ketika mengunjungi Hong Kong. Di sana, ia sempat menangani seorang PMI bernama Nur Hatimah. Dia baru bekerja enam bulan, tapi diputus kontrak secara sepihak oleh majikannya dan diusir begitu saja. Ia lalu ditampung di salah satu shelter (penampungan).

Saat menjalani persidangan untuk menuntut haknya, tidak ada pihak KBRI yang mendampingi Nur. Justru, NGO yang mengakomodasi kebutuhan ini.

“Mereka enggak bisa pakai pengacara karena enggak ada biaya. Saat maju sendiri, yang mendampingi siapa? NGO lagi,” ucapnya.

Dari momen tersebut, ia melihat fakta bahwa pihak yang aktif mendampingi dan membantu para PMI adalah NGO. Menurutnya, ke depan negara harus menyediakan lebih banyak petugas di negara-negara yang memiliki banyak pekerja migran agar dapat fokus melayani mereka.

“Sebagai negara, kita harusnya malu. Harusnya tugas ini ditangani (oleh) KBRI,” ujarnya.

Selain itu, masih banyak masalah yang dialami PMI, seperti pengiriman jenazah jika meninggal di negara lain. Terlepas dari status, baik itu PMI legal maupun ilegal, negara harusnya hadir untuk melindungi warganya.

Melihat hal tersebut, Ronny berkomitmen untuk menjadi wakil para PMI jika terpilih. Ia pun optimistis karena setiap mengadakan Pak RT Sowan ke luar negeri, sambutan yang didapat begitu luar biasa dan hangat.

“Mereka datang pagi-pagi, nungguin. Kalau hujan, ya sampai hujan-hujanan. Saya juga dikasih makanan dan oleh-oleh. Mereka tulus sekali,” ucapnya.