Anies Janjikan Guru Berstatus P3K Bisa Tetap Mengajar di Sekolah Swasta

Anies beralasan, setiap guru, baik di swasta maupun sekolah negeri bukan mengajar untuk kepentingan tertentu, melainkan untuk menjalankan cita-cita pendiri negeri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Semua pegawai pemerintah yang diangkat dengan perjanjian kerja P3K ini mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta, karena mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia," ucapnya dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023).

Anies menilai, pemerintah saat ini memandang diskriminatif guru swasta dan guru yang mengajar di sekolah negeri.

Sebab itu, untuk menghapus diskriminasi, Anies akan menaikan status P3K guru meskipun mengajar di sekolah swasta.

"tulah yang saya maksud diskriminasi, kenapa kalau mereka jadi guru di swasta seakan-akan ini bukan Indoneisa, musti dikembalikan ke pemerintah untuk menjadi Indonesia. Tidak, dia bisa di swasta dan negara tetap bisa menghargai mereka," ucap dia. 

Selain itu, para guru yang mengajar di swasta sering kali diberikan beasiswa dari yayasan tempat mereka mengajar.

Setelah mendapat gelar dan memiliki kemampuan mengajar yang baik, pemerintah seolah mengambil jerih payah yayasan dengan status P3K.

"Kan yang sudah investasi swasta, yang sudah mendidik, menjadikan doktor, tahu-tahu dipindah negara. Justru ini dibalik, negara harus investasi kepada dosen dan guru swasta untuk bisa ke jenjang yang lebih tinggi," tutur dia.

Dialog terbuka Muhammadiyah merupakan rangkaian dialog dengan tiga calon presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada Kamis (23/11/2023) besok akan dilakukan dialog terbuka untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Sementara itu, untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rencananya digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (24/11/2023).

Dalam sesi Anies-Muhaimin terdapat lima panelis yang dihadirkan.

Mereka yaitu Ulama Intelektual Professor Saad Ibrahim yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur.

Mantan Ketua Komisi Yudisial dan juga Guru Besar Program Studi Ilmu Hukum UMS Aidil Fitriciada, peneliti senior LIPI Professor Siti Zuhro, dan Guru Besar Politik Islam-Ilmu Politik Professor Zuly Qodir.