Salin Artikel

BNPB Bakal Bentuk Satgas Penanganan Darurat Rabies di NTT

Hal ini merupakan satu dari tiga keputusan rapat koordinasi tingkat menteri (RTM) di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023), menyusul banyaknya kasus gigitan hewan penular rabies di NTT.

Dinas Kesehatan setempat mencatat, jumlah kasus gigitan hewan penular rabies di dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 1.823. Sebanyak 11 orang pun meninggal dunia akibat gigitan tersebut.

"BNPB segera membentuk satgas (satuan tugas) terpadu penanganan darurat rabies di NTT atas permohonan Gubernur NTT," kata Muhadjir, Selasa.

Muhadjir menyampaikan, BNPB juga segera menetapkan status penanggulangan bencana dalam bagian tertentu, sebagai dasar penanganan kejadian luar biasa dan darurat rabies di provinsi NTT.

Kemudian, BNPB akan menggunakan Dana Siap Pakai untuk mendukung operasional Satgas penanganan dan penanggulangan rabies.

Terkait vaksinasi, pemerintah menargetkan 70 persen hewan menular rabies sudah tervaksinasi di sana.

Biaya operasional untuk pengadaan vaksinasi hewan di NTT akan dikoordinasikan oleh BNPB, mengingat pemerintah daerah (pemda) setempat belum siap melaksanakan vaksinasi masif.

Di sisi lain, pemerintah daerah diminta mendata hewan-hewan yang berpotensi membawa penyakit rabies, termasuk anjing.

"Karena itulah, kita fokuskan nanti diambil alih oleh BNPB termasuk koordinasinya dengan pusat. Nanti melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan dana operasional yang dibutuhkan itu," jelas Muhadjir.

Sebagai informasi, rabies menyebar di 2 kabupaten di wilayah NTT, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU).

Angka kematian kini mencapai 11 orang, lebih tinggi dibandingkan 1 kematian yang dilaporkan pada awal November 2023.

Berdasarkan catatan Kemenkes pada tahun 2022, terdapat 104.229 kasus gigitan hewan penular rabies dengan 102 kematian di Indonesia. Angka ini pun meningkat dibandingkan 57.257 kasus dengan 62 kematian pada tahun 2021, dan 82.634 kasus dengan 40 kematian di tahun 2020.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/21/16194561/bnpb-bakal-bentuk-satgas-penanganan-darurat-rabies-di-ntt

Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke