Prabowo Disebut Telah Libatkan BPK dan KPK untuk Cegah Korupsi di Kemenhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto disebut telah melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah korupsi di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Hal itu disampaikan Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak merespons pernyataan adik kandung Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo yang menyebut dugaan korupsi di Kemenhan mencapai Rp 51 triliun.

“Nah apakah ada langkah hukum? Pertama, itu kan langkah preventif, pencegahan, dan Pak Prabowo sudah melibatkan BPK, juga sudah melibatkan KPK untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan,” ujar Dahnil di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Sabtu (18/11/2023).

Ia mengatakan, dugaan korupsi itu terjadi sebelum kepemimpinan Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun langsung melakukan audit pada berbagai kontrak kerja sama di Kemenhan.

Hasilnya, banyak nilai kontrak yang ditingkatkan harganya atau mark up. Namun, berbagai kontrak itu dibatalkan oleh Prabowo.

“Sehingga pada awal (Prabowo jadi Menhan), penyerapan anggaran Kemenhan rendah. Kenapa? Karena banyak kontrak-kontrak yang dibatalkan Pak Prabowo karena ada dugaan mark up,” ucap Dahnil.

“Sehingga (pengadaan) berhenti dan tidak jadi ditandatangani Pak Prabowo. Sehingga tidak berjalan kontraknya,” sambung dia.

Menurut dia, Prabowo mengetahui dugaan mark up karena mempunyai wawasan soal harga alutsista.

Dahnil menuturkan, Prabowo juga punya akses ke berbagai distributor alutsista di dunia sehingga mengetahui harga asli dari barang tersebut.

“Beliau duduk dan datang di Kemenhan bukan dengan pengetahuan kosong. Pak Prabowo itu paham semua detail harga alutsista di seluruh dunia,” imbuh dia.