Salin Artikel

PDI-P Sebut Jokowi Mestinya Diskusi dengan Megawati jika Ingin Capres-Cawapres Lain

Pernyataan tersebut disampaikan Basarah saat dimintai penjelasan terkait bagaimana komunikasi Jokowi sebagai kader PDI-P dengan Megawati.

"Ketika Pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang lain mestinya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada Bu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI-P," kata Basarah dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023).

Menurut Basarah, Jokowi bisa berkomunikasi dan berdiskusi dengan Megawati terkait sosok capres-cawapres yang diinginkan.

Sebagaimana diketahui, sejumlah pihak menduga Jokowi dan PDI-P berseberangan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

Padahal, PDI-P sudah mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Basarah mengatakan, sebagai kader utama dan kader kebanggaan PDI-P Jokowi tentunya menyadari aturan main partai bahwa penentuan capres-cawapres ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Kebijakan itu merujuk pada keputusan kongres PDI-P yang juga telah disetujui Jokowi.

"Itulah aturan mainnya berpartai," ujar Basarah.

Basarah juga menyebut bahwa Gibran dan adik iparnya, Bobby Nasution seharusnya sadar diri dan menyatakan pengunduran diri secara baik-baik dari PDI-P.

Diketahui, status kader Gibran menjadi persoalan karena maju menjadi bakal cawapres Prabowo. 

Sementara itu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang juga kader PDI-P malah mendukung Prabowo-Gibran.

"Mestinya mereka menyampaikan hal itu dan secara baik-baik menyampaikan secara langsung kemunduran dirinya sebagai kader PDI-P, dengan mengembalikan kartu tanda anggotanya," kata Basarah.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/13/05564621/pdi-p-sebut-jokowi-mestinya-diskusi-dengan-megawati-jika-ingin-capres

Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke