PDI-P: Gibran Pandai Gunakan Isu Playing Victim

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengatakan, PDI-P enggan memecat atau memberhentikan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai kader partai banteng.

Sebab, menurutnya, Wali Kota Solo itu dianggap pandai memutarbalikkan fakta dan seolah-olah menjadi korban, bila PDI-P mengambil langkah tersebut. Sikap inilah yang kemudian membuat perlakuan PDI-P terhadap Gibran, berbeda dengan kader lainnyang yang melakukan tindakan serupa.

"Ini manusia (Gibran) pandai menggunakan isu, informasi, playing victim. Jadi lagi cari celah supaya, pokoknya hal yang benar bisa diputar menjadi masalah," kata Komarudin dalam tayangan Gaspol! Kompas.com, dikutip Kamis (9/11/2023).

"Kita tidak mau terjebak dalam cara-cara begitu," sambung dia.

Diketahui, PDI-P sebelumnya pernah memecat kadernya, Budiman Sudjatmiko, karena mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden. Namun sikap berbeda ditunjukkan PDI-P terhadap Gibran. Padahal, Gibran telah dicalonkan Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden.

Komarudin menyadari, jika PDI-P memecat Gibran, maka putra sulung Presiden Jokowi itu bisa saja memainkan narasi seolah menjadi korban untuk mengambil simpati publik.

"(Cara playing victim) itu merusak pikiran generasi yang akan datang," tambahnya.

Kendati demikian, Komarudin menegaskan bahwa PDI-P sudah menjalankan mekanisme terhadap Gibran sama seperti Budiman kala itu.

Sebagai contoh, Budiman juga disebut sudah dipanggil berulang kali oleh DPP PDI-P. Namun memang pemanggilan tersebut tidak diinformasikan pada awak media.

Terakhir, Komarudin meminta semua pihak bersabar menunggu Gibran mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Solo.

"Pasti dikasih (dikembalikan). Tenang saja," ucapnya.

Perlu diketahui, Komarudin adalah sosok di DPP PDI-P yang pertama kali menilai Gibran otomatis tak lagi menjadi kader banteng secara de facto, setelah Gibran mendaftarkan diri sebagai cawapres Prabowo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Seiring dengan itu, DPC PDI-P Solo telah mengirimkan surat kepada Gibran. Isinya adalah agar Gibran mengembalikan KTA dan mengajukan permohonan mundur dari PDI-P.

Gibran mengaku sudah menerima surat tersebut dan akan ditindaklanjuti.

Namun hingga kini tak ada kejelasan terkait tindaklanjut Gibran untuk mengembalikan KTA PDI-P.