Visi Misi Prabowo-Gibran Tak Memuat soal Pelanggaran HAM Masa Lalu, Imparsial: Ini Persoalan Serius

Prabowo dan Gibran tidak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu dalam visi-misi tersebut.

“Dilihat dari rekam jejak, terutama Prabowo Subianto, tidak adanya keinginan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu jelas tidak mengagetkan dan hal ini sudah diprediksi oleh banyak kalangan,” kata Gufron melalui pesan tertulis, Kamis (2/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Komnas HAM telah menetapkan kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 sebagai pelanggaran HAM berat.

Gufron menyebutkan, Prabowo merupakan salah satu jenderal pada masa orde baru yang harus dimintai pertanggungjawaban dari peristiwa tersebut.

“Sulit diharapkan seseorang yang diduga memiliki jejak keterlibatan dalam sebuah peristiwa pelanggaran HAM memilliki komitmen dan akan menyelesaikan kasus tersebut karena sama saja mendorong proses hukum (yudisial) terhadap dirinya sendiri,” ujar Gufron.

Gufron mengatakan, penyelesaian kasus pelanggaan HAM masa lalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penegakan HAM di Indonesia. Hal itu merupakan mandat agenda reformasi 1998.

“Oleh karena itu, Prabowo-Gibran yang tidak berkeinginan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM besar tentu menjadi persoalan serius, khususnya dalam dinamika politik elektoral yang akan datang,” kata Gufron.

“Tidak bisa kepemimpinan politik Indonesia diserahkan dan dipegang oleh elite politik yang tidak mendukung penegakan HAM, apalagi rekam jejaknya memiliki keterkaitan dengan persoalan HAM pada masa lalu,” ucap Gufron.

Dalam misi terkait HAM, Prabowo-Gibran menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi.

Mereka juga membuat program kebijakan inklusif, menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan hingga perlindungan untuk tenaga kerja.

Sementara itu, pasangan calon lainnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil, terutama terhadap pelanggaran HAM yang jadi beban peradaban bangsa.

Pasangan calon Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM dalam visi misinya.

Tidak hanya itu, pasangan calon Anies-Imin ini juga mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM dan menguatkan lembaga HAM Nasional.