Menpan-RB Serukan Percepatan MPP di Berbagai Daerah di Indonesia

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas terus mendorong hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah di Indonesia.

MPP adalah konsep pelayanan publik terintegrasi di satu tempat yang melayani ratusan izin atau dokumen yang dibutuhkan warga serta dunia usaha.

Saat ini, jumlah MPP di Tanah Air telah mencapai 163 unit, termasuk 10 MPP baru yang diresmikan Selasa (31/10/2023), yaitu MPP Buleleng, Sekadau, Palangkaraya, Manggarai Timur, Kupang, Morowali, Bone, Lebak, Aceh Tengah, serta Tulang Bawang Barat. Setiap MPP melayani ratusan izin atau dokumen.

“Selamat kepada warga di 10 kabupaten/kota yang hari ini MPP-nya diresmikan. Ini bisa mendongkrak kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah,” ujar Anas melalui keterangan persnya, Selasa (31/10/2023).

Anas mengatakan, saat ini porsi MPP semakin merata di kota/kabupaten di Tanah Air. Bahkan, totalnya mencapai 50 persen di Pulau jawa dan 50 persen di luar Pulau Jawa.

"Kualitas pelayanan publik semakin merata, sudah Indonesia-sentris. Artinya, pelayanan yang baik tidak hanya kita jumpai di Jawa, tapi juga di banyak daerah di luar Jawa,” papar Anas.

Ia menjelaskan, pengembangan MPP harus terus diakselerasi, terlebih dengan hadirnya MPP digital.

“Layanan langsung berbasis fisik, direct services, tetap diperlukan karena belum semua bisa menempuh layanan digital,” ujarnya.

Untuk mempercepat pengembangan MPP, Anas menambahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pun melakukan transformasi regulasi.

"Salah satu (di antaranya), MPP tidak harus berada di gedung baru, dan tidak mewajibkan luasan minimal. Gunakan gedung-gedung yang belum terpakai optimal, yang idle. Contoh ada kota-kota di Papua yang bikin MPP dengan memanfaatkan terminal milik Kementerian Perhubungan. Yang penting bukan fisiknya, tapi kualitas dan integrasi pelayanannya,” jelas Anas.

Oleh karenanya, dia berharap, gubernur, bupati, dan wali kota bisa mempercepat kehadiran MPP agar pelayanan di daerah bisa semakin baik.

“Simpel saja, tidak harus bangun gedung sehingga lebih hemat. Di daerah banyak aset yang idle, itu saja manfaatkan,” lanjutnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa menyampaikan, penyelenggaraan MPP merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi yang mampu memberikan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat Indonesia.

Dia berharap, adanya MPP bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

“Kehadiran MPP di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan keterjangkauan akses dalam pelayanan publik dan juga mendorong kemudahan dalam aktivitas berusaha di daerah,” tutur Diah.