Ungkap Arahannya Saat Bertemu 3 Bakal Capres, Jokowi: Tak Ada Kampanye Negatif

Menurut Jokowi, dirinya mengajak agar para bakal capres tersebut menjaga pemilihan umum (pemilu) berjalan damai.

"Saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai, tidak ada saling fitnah- memfitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelekkan," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan usai meninjau Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Selain itu, Jokowi meminta agar masing-masing bakal capres tidak saling merendahkan.

Sebaliknya, Kepala Negara meminta agar para bakal capres terus adu program dan gagasan.

"Tidak ada saling merendahkan, tetapi dengan adu program, adu gagasan, saya kira itu. Rakyat menginginkan itu," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak tiga bakal capres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan makan siang bersama di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin.

Dalam agenda tersebut Kepala Negara juga menyuguhkan sejumlah menu makan siang. Di antaranya, soto lamongan, sapi lada hitam, cumi, udang hingga minuman es dan jus jeruk.

Jokowi pun mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anies, Ganjar, dan Prabowo datang ke Istana memenuhi undangan makan siang.

"Terima kasih atas kehadiran Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies," kata Jokowi lewat unggahan di Instagram resminya @jokowi, Senin.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sudah memerintahkan aparatur negara untuk netral pada Pemilu 2024.

Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan kepada para penjabat (pj) kepala daerah sebelum makan siang bersama para bakal capres.

"Pada pengarahan pada para pj kepala daerah, Bapak Presiden minta pj gubernur, pj bupati dan pj wali kota memberikan dukungan pada tugas-tugas KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), tapi tidak mengintervensi apa pun," kata Ari dalam keterangan tertulis, Senin sore.

Ari mengatakan, Jokowi juga meminta pj kepala daerah serta aparatur sipil negara agar tidak memihak alias netral.