Soal Tindakan Israel, Menlu Retno Minta DK PBB Lindungi Sipil di Palestina dan Biarkan Bantuan Masuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa menghentikan pembunuhan dan kekerasan pada rakyat Palestina yang dilakukan Israel.

Ia juga meminta agar Dewan Keamanan PBB melindungi warga sipil dan membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke daerah konflik itu. Sebab, konflik Hamas-Israel turut berdampak pada suplai gas, air, dan listrik.

"Saya mohon, hentikan pembunuhan itu. Lindungi warga sipil. Biarkan bantuan kemanusiaan masuk. Gunakan hatimu. Gunakan hatimu untuk keadilan dan kemanusiaan," kata Retno dalam Sidang Darurat Majelis Umum PBB di New York, Kamis (16/20/2023).

Retno menyampaikan, sudah tidak terhitung berapa banyak negara-negara termasuk Indonesia meminta Majelis Umum PBB untuk mengadakan sidang darurat mengenai nasib rakyat Palestina.

Begitu pun tidak terhitung berapa kali negara-negara berdiri di aula tempat diadakannya sidang darurat hanya demi meringankan beban rakyat Palestina.

Namun demikian, satu per satu harapan itu pupus melihat kekerasan terus terjadi di Palestina.

"Sudah tak terhitung banyaknya harapan kita yang pupus karena kepentingan politik yang sempit. Dunia tampak terbagi dalam realitas yang berbeda. Seolah-olah ada penolakan melihat bencana di Gaza," ucap Retno.

Retno lantas menyatakan bahwa Dewan Keamanan gagal mengambil tindakan tegas. Padahal, DK PBB memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah.

Kemanusiaan, kata Retno, harus menjadi prioritas utama.

"Kehadiran saya di sini hari ini adalah untuk membela keadilan dan kemanusiaan. Untuk membela keadilan dan kemanusiaan," jelas Retno.

Lebih lanjut, Retno menyampaikan, Indonesia mengutuk keras kekerasan Israel terhadap warga Palestina. Begitu pula yang terjadi di rumah sakit maupun tempat ibadah di Jalur Gaza.

Israel melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu dan penculikan.

"Hukuman kolektif terhadap warga sipil juga harus dikutuk, karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional. Majelis Umum harus membuktikan bahwa, kami sebagai warga Perserikatan Bangsa-Bangsa percaya pada martabat dan nilai kehidupan manusia," jelas Retno.

Sebagai informasi, konflik antara Israel dan Palestina memanas, usai Hamas meluncurkan 5.000 roket dan serangan dengan pasukan darat.

Israel lantas menyatakan perang terbuka usai serangan Hamas, dengan melakukan serangan balik ke Jalur Gaza akibat serangan tersebut.

Hingga saat ini, Israel masih menggempur Jalur Gaza. Ribuan masyarakat sipil pun berjatuhan menjadi korban jiwa.