Salin Artikel

Sambut Budaya Kerja Digital di IKN, Kemenpan-RB Integrasikan Sistem Manajemen ASN

KOMPAS.com- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menjalankan integrasi manajemen aparatur sipil negara (ASN) melalui uji coba platform SmartASN kepada 79 kementerian guna menyambut budaya kerja digital di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut digitalisasi manajemen ASN merupakan bagian dari transformasi yang diatur pada undang-undang (UU) baru terkait ASN.

“Penerapan platform digital dalam manajemen ASN bertujuan untuk mendukung sistem kerja yang kolaboratif untuk menuju birokrasi berkelas dunia,” ujar Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (25/10/2023).

Anas mengatakan, digitalisasi merupakan bagiandari pola kerja baru (new way of working) bagi ASN untuk mendukung tewujudnya kota cerdas (smart city) di Ibu Kota Nusantara pada 2024.

“Pada 2024, Ibu Kota Jakarta akan beralih menjadi Ibu Kota Nusantara. Sesuai arahan Presiden Jokowi, perpindahan ini melibatkan paradigma dan budaya kerja, termasuk persiapan digitalisasi,” ujar Anas.

Lebih lanjut, Anas mengatakan sistem digitas manajemen ASN akan mengintegrasikan segala aktivitas dan kinerja ASN.

“Mari bersama-sama kita tingkatkan kompetensi, kolaborasi, dan kinerja yang optimal untuk mewujudkan digitalisasi manajemen ASN,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Alex Denni mengatakan, SmartASN merupakan platform digital pengelolaan ASN yang bertujuan sebagai katalis dan terobosan (breakthrough) dalam meningkatkan semangat pelayanan dan pengelolaan ASN.

Menuturnya, saat ini birokrasi Indonesia memiliki tantangan ego sektoral yang berkaitan dengan kepemilikan aplikasi di tiap instansi. Pasalnya, setiap instansi pemerintah memiliki sistem informasi yang tidak terkoneksi secara nasional.

Oleh karena itu, revisi UU ASN disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 3 Oktober 2023 untuk memberikan mandat dalam mewujudkan platform digital yang terintegrasi, salah satunya SmartASN.

Sebagai informasi, digitalisasi manajemen ASN merupakan jaminan efisiensi, efektivitas, akurasi penyelenggaraan, pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, dan perwujudan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN secara menyeluruh.

Digitalisasi manajemen ASN dapat dilakukan melalui penyediaan platform digital yang terintegrasi sehingga memudahkan pengelolaan dan pelayanan ASN.

“Seluruh pimpinan instansi dan ASN diharapkan memiliki growth mindset dalam bekerja sama untuk mempercepat transformasi ASN menuju birokrasi profesional yang berkelas dunia," kata Alex.

Alex berharap, SmartASN dapat menjadi sebuah langkah dalam menghadapi tantangan yang ada.

“Kami harap SmartASN dapat mengoptimalkan sistem manajemen ASN di setiap instansi pemerintah sehingga dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel,” imbuh Alex.

Untuk diketahui, SmartASN adalah platform kolaborasi berbasis digital yang ditujukan untuk seluruh ASN untuk mudahkan pengelolaan dan pelayanan ASN, termasuk aktivitas belajar, mentoring dan coaching, kolaborasi, pengembangan talenta dan aspirasi karier.

“SmartASN sudah pada proses piloting pada 79 kementerian dan lembaga di Indonesia,” ungkap Alex.

Alex menjelaskan, piloting merupakan bentuk tindak lanjut dari piloting yang telah dilakukan di empat instansi pemerintah pusat pada 2022-2023.

Adapun ruang lingkup dari pelaksanaan piloting ini adalah penggunaan tiga modul platform digital, yakni modul media sosial, pembelajaran, dan talenta.

“Piloting ini bertujuan untuk memperoleh user feedback terhadap penggunaan SmartASN serta untuk mengukur dampak penggunaan SmartASN terhadap ASN,” ungkap Alex.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/25/16034111/sambut-budaya-kerja-digital-di-ikn-kemenpan-rb-integrasikan-sistem-manajemen

Terkini Lainnya

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke