Pengamat Nilai PDI-P Sedang "Wait and See" Terkait Sikap terhadap Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi menilai, PDI-P terkesan menunggu dan melihat-lihat (wait and see) terlebih dahulu sebelum memberikan sikap kepada kadernya yang merupakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Adapun Gibran kini dideklarasikan menjadi bakal calon wakil presiden oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto.

"Respons PDI-P yang terkesan wait and see, sepertinya masih menunggu apa yang akan terjadi ke depan," kata Airlangga, kepada Kompas.com, Selasa (24/10/2023).

Menurut Airlangga, salah satu yang ditunggu adalah kepastian pendaftaran Prabowo-Gibran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, Airlangga juga mengatakan, sikap PDI-P terhadap Gibran juga menunggu adanya upaya perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Diketahui, Jokowi menyinggung bahwa akan ada reshuffle dalam waktu dekat ini.

"Apakah ada jalan tengah atau jalan keluar dari potensi konflik yang muncul ini, tentu yang paling utama adalah keputusan Mas Gibran, apakah beliau akan tetap maju sebagai pasangan capres di mana banyak etika politik dilanggar, atau tidak (maju)," jelas Airlangga.

Dia menambahkan, harusnya PDI-P memberikan sanksi tegas terhadap Gibran. Sebab, Gibran yang merupakan kader PDI-P dianggap telah bermanuver lantaran akan dicalonkan menjadi cawapres.

"Sudah menjadi bagian yang etis dari PDI-P untuk mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi atau keputusan bahwa Mas Gibran bukan lagi menjadi bagian dari kader PDIP," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, ketegasan tersebut penting untuk merumuskan langkah selanjutnya demi kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud MD. Apalagi, Gibran berencana didapuk masuk ke dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

"Hal ini penting untuk membuat dalam proses elektoral pada 2024, PDI-P mampu membangun strategi politik yang koheren terkait pemenangan calonnya," ucap Airlangga.

Sebagai informasi, Prabowo sudah menyatakan menggandeng Gibran sebagai bakal calon wakil presiden pendampingnya, pada Minggu (22/10/2023) malam.

Hal tersebut diputuskan ketika Ketua Umum partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) berkumpul di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.

Keputusan diambil usai MK mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Senin (16/10/2023).

Langkah tersebut makin terbuka lebar ketika MK akhirnya memutuskan tidak dapat menerima semua gugatan terkait usia maksimal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Senin pekan ini.

Majelis Hakim menilai, gugatan tersebut kehilangan obyek permohonan.

Sebab, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang awalnya digugat sudah berubah lewat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pekan lalu yang membuka kesempatan untuk putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju Pilpres 2024.