Sikap Tenang PDI-P Usai Manuver Gibran Jadi Cawapres Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi dideklarasikan menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto.

Deklarasi yang diumumkan oleh bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto itu tanpa dihadiri oleh Gibran, Minggu (22/10/2023) malam di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru.

Diketahui, Gibran adalah kader PDI-P. Partai politik penaung Gibran itu sudah mengusung sosok lain, yaitu Ganjar Pranowo sebagai bacapres dan Mahfud MD sebagai bacawapresnya.

Sebelum dideklarasikan oleh Prabowo dan KIM, Gibran terlebih dulu diusulkan sebagai cawapres Prabowo oleh Partai Golkar. Itu terjadi sehari sebelum deklarasi, Sabtu (21/10/2023) saat partai beringin menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Gibran turut hadir dan mengapresiasi keputusan Rapimnas Golkar yang mengusulkan dirinya mendampingi Prabowo.

PDI-P tak berkomentar

Setelah Gibran dideklarasikan Golkar sebagai bacawapres pendamping Prabowo, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengomentari hal tersebut. 

Sabtu, kemarin, Puan mengakui dirinya sudah bertemu Gibran pada Jumat (20/10/2023) malam.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPR RI ini juga akhirnya mengetahui bahwa ada kemungkinan Gibran maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun demikian, kata Puan, tiada terucap kata permohonan untuk mengundurkan diri Gibran dari PDI-P.

Meski sudah mendengarkan keterangan dari Gibran, Puan mengaku partainya belum bisa bersikap.

"Dari Partai Golkar meminta (Gibran) untuk bisa jadi cawapres. Namun bagaimana setelah ini? Belum ada keputusan. Jadi saya belum bisa mengucap apa-apa," tutur Puan di Surabaya, Sabtu.

Sementara itu, politikus PDI-P yang juga Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDI-P (TKRPP PDI-P) Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa PDI-P menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sikap Gibran tersebut.

Menurut dia, sikap PDI-P yang disampaikan melalui Puan bahwa belum bisa mengucap pernyataan apa pun sudah cukup jelas.

"Kita tunggu dan lihat saja dan biar masyarakat yang menilai," ujar Deddy kepada Kompas.com, Minggu.

Deddy juga senada dengan Puan yang mengaku tak tahu soal kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari PDI-P.

"Setahu saya belum mengundurkan diri, hanya memberitahu ada kemungkinan ikut pilpres," jelas anggota Komisi VI DPR ini.

Sementara itu, bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo dan bakal cawapres Mahfud MD menanggapi santai soal Gibran ini.

Keduanya sepakat menerima ketika Gibran benar maju dan akan menjadi rival atau lawan pada Pilpres 2024.

"Jadi selamat, mudah-mudahan kita akan bertanding fair, sehat, dan menyenangkan," kata Ganjar di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Jalan Cemara, Jakarta, Minggu.

Jokowi disebut tak hormati kaderisasi PDI-P

Majunya Gibran pada Pilpres 2024 mau tidak mau juga disebut-sebut atas peran sang ayah, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, Jokowi merestui Gibran maju pada Pilpres 2024. Padahal, keduanya adalah kader PDI-P.

Melihat hal ini, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai bahwa Jokowi bisa diartikan tidak menggubris lagi aturan berpartai. Terutama, ketaatan dalam mematuhi instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Serta tidak menghormati kaderisasi di partai yang membesarkan Jokowi dan keluarganya," kata Ari kepada Kompas.com, Minggu.

Ari berpendapat, jika Gibran benar maju dalam Pilpres, bakal ada asumsi adanya ketamakkan dari keluarga Jokowi untuk berkuasa.

Menurut dia, jelas ini adalah suatu ancaman bagi demokrasi. Dia pun menyoroti bagaimana rentetan peristiwa sebelum Gibran resmi dideklarasikan sebagai cawapres, yang dimula dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia minimum capres-cawapres.

"Cara-cara yang dilakukan rezim yang tamak kekuasaan itu begitu jelas dengan membegal konstitusi di MK dan pengerahan yang masif aparatus yang memihak," ujar dia.

"Saya jadi pesimis penyelenggaraan Pilpres bisa berjalan luber dan jurdil," tutupnya.