Gibran Diharap Tak Ikut Pilpres 2024 Hindari Cap Pemimpin "Karbitan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka disarankan fokus menyelesaikan tugasnya sampai akhir masa jabatan, dan tak terburu-buru memasuki persaingan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 supaya tak dicap sebagai pemimpin "karbitan".

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga menjadi bagian kelompok yang menyampaikan Maklumat Juanda, Erry Riyana Hardjapamekas, menilai terdapat 3 persoalan jika Gibran tetap didorong maju menjadi peserta Pilpres 2024.

Maklumat Juanda diteken oleh sejumlah tokoh yang merupakan para pendukung Presiden Jokowi.

Gibran kemarin resmi mendapat dukungan dari Partai Golkar untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Akan tetapi, Gibran masih menyandang status sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sedangkan PDI-P mengusung pasangan bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Erry menilai jika Gibran tetap didorong maju dalam Pilpres 2024, maka hubungan dengan PDI-P akan terganggu.

"Ini kan perkara loyalitas terhadap partai ya. Pasti itu yang akan terganggu," kata Erry saat dihubungi Kompas.com, seperti dikutip pada Minggu (22/10/2023).

Selain itu, Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo sejak 26 Februari 2021 dan baru berakhir pada 2025 mendatang.

Erry menilai Gibran masih mempunyai waktu panjang buat menempa pengalaman buat mengisi posisi jabatan publik dan karier politiknya.

"Kedua soal kaderisasi. Jangan karbitan deh. Meritokrasi tetap nomor satu. Bahwa ada jalan lebih cepat karena dia anak presiden itu soal lain ya, tapi meritnya mesti jelas dong," ujar Erry.

Menurut Erry, pengalaman politik Gibran yang baru 2 tahun memimpin Kota Solo dianggap masih perlu diasah, seperti ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Persoalan ketiga, kata Erry, hasrat supaya Gibran yang merupakan anak Presiden Jokowi bisa menapaki jenjang posisi politik tertinggi seperti ayahnya tidak dilarang, tetapi diharapkan tetap mengedepankan etika.

"Menunjukkan keinginan yang kuat itu boleh direalisasikan tanpa melupakan norma-norma," ujar Erry.

Dukungan resmi dari Golkar kepada Gibran buat menjadi bakal cawapres Prabowo disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, Sabtu (21/10/2023) kemarin.

"Berdasarkan hasil pertemuan dengan ketua DPD tadi malam, semuanya konsensus mengusulkan dan mendukung Mas Gibran untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal capres RI," kata Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Sabtu.

Gibran yang adalah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan Golkar demi memuluskan jalannya menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Gibran juga dikabarkan telah bertemu Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, pada Jumat (20/10/2023) lalu.

Peluang Gibran menjadi cawapres semakin terbuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan soal batas usia calon presiden (capres) dan cawapres adalah 40 tahun sebagai aturan yang inkonstitusional bersyarat sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Artinya, usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai capres-cawapres bukan syarat mutlak.

Kini, siapa pun orang yang belum 40 tahun, selama pernah/sedang menjadi kepala daerah atau anggota legislatif, ia bisa maju sebagai capres-cawapres.

Presiden Jokowi menyatakan merestui langkah Gibran buat ikut menjadi peserta di Pilpres 2024.

Hal tersebut diungkapkan, Jokowi setelah memimpin Apel Hari Santri Nasional 2023, di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu (22/10/2023), pagi.

"Ya orangtuanya tugasnya hanya mendoakan dan merestui," kata Jokowi, saat ditemui awak media, di Tugu Pahlawan Surabaya.

Selain itu, Jokowi mengungkapkan, perihal tawaran cawapres merupakan urusan pribadi anaknya. Dengan demikian, dia tak ingin mempengaruhi setiap keputusan putra sulungnya tersebut.

"Keputusan semua sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," jelasnya.