Salin Artikel

Diminta Jokowi, Arab Saudi Kabulkan Penambahan Kuota Haji Indonesia 20.000 Jemaah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi telah bersedia menambah kuota jemaah haji Indonesia untuk 2024, dari jumlah semula 221.000 orang.

Jokowi mengatakan, hal ini merupakan buah lawatannya ke Arab Saudi tempo hari bertemu dengan Perdana Menteri Muhammad bin Salman (MBS).

Ia bercerita, permintaan penambahan kuota haji itu dilakukan pada kesempatan makan siang antara dirinya dengan putra mahkota raja tersebut.

"Beliau saat itu menyampaikan banyak hal yang berkaitan hubungan Indonesia dan Arab Saudi. Kelihatannya kok senang banget ini Pangeran MBS," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara apel Hari Santri 2023 yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

Karena MBS tampak senang, kata Jokowi, maka ia memberanikan diri untuk menyampaikan lamanya masa tunggu jemaah haji Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci.

"Saya sampaikan, Paduka Yang Mulia, Indonesia sekarang ini kalau mau haji harus menunggu 47 tahun. Ada yang (harus menunggu) 47 tahun," kata dia.

"Karena beliau saya lihat senang, saya masuk, 'kalau bisa, Yang Mulia, ada tambahan kuota haji'," tambah Jokowi.

Ia menyebut bahwa sulit sekali meminta tambahan kuota haji. Namun, Jokowi mengaku menyampaikan bahwa penduduk Indonesia kini semakin padat, dengan 278 juta penduduk.

Pangeran MBS pun disebut langsung menjanjikan tambahan kuota haji untuk Indonesia. Jumlahnya dikabari esok paginya.

"Alhamdulillah paginya saya diberi tahu sudah diputuskan oleh Perdana Menteri Pangeran MBS bahwa tambahan kuotanya adalah 20.000," ujar Jokowi.

" Ini jumlah yang sangat besar, sehingga yang menunggu 47 tahun bisa maju, mungkin 45 tahun. Ya, masih lama tetap, masih lama, tapi paling tidak maju, 20.000 juga bukan angka yang kecil," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/22/11071611/diminta-jokowi-arab-saudi-kabulkan-penambahan-kuota-haji-indonesia-20000

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke