Salin Artikel

Wapres: Dulu Banyak Orang Pesimis, Apa Bisa Bank Tanpa Bunga?

Ma'ruf menuturkan, ketika gerakan ekonomi syariah dimulai pada tahun 2000, banyak masyarakat yang sangsi bahwa bank bersistem syariah bisa berdiri dan beroperasi di Indonesia.

"Dulu kita mulai tahun 2000, kita sebut sebagai gerakan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat," kata Ma'ruf dalam acara Ijtima Sanawi atau Pertemuan Tahunan Dewan Pengawas Syariah 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

"Waktu itu masih sepi, bahkan banyak orang pesimis, apakah bisa bank tanpa bunga dan sebagainya. Saya bilang, insya Allah bisa," ujar dia.

Ma'ruf mengatakan, ketika itu ia hanya berpesan agar gerakan ekonomi syariah segera dimulai.

Sebab, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini percaya, upaya tersebut kelak akan mendapat pertolongan.

"Saya bilang yang penting kita bikin gerakan ekonomi, nanti Allah yang akan memberikan pertolongannya, pengembangan ekonomi syariah pada waktu itu," kata dia.

Ma'ruf menuturkan, ekonomi syariah kini telah menjadi sebuah sistem di tingkat nasional dengan dibentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Pemerintah juga telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di 22 provinsi.

"DPS-nya dulu belum sebanyak ini, sekarang berapa? 300 lebih, sudah bisa bikin partai politik sendiri itu. Alhamdulillah ekonomi dan keuangan syariah ini sekarang berkembang," kata Ma'ruf.

Ia mengatakan, fokus sektor ekonomi dan keuangan syariah saat ini juga sudah berkembang ke industri halal, industri keuangan, dana sosial syariah, dan bisnis syariah.

"Jadi, Alhamdulillah ini. Oleh karena itu kita yakin ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dengan potensi penduduknya yang besar, insya Allah akan terus berkembang," ujar Ma'ruf.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/13/16434851/wapres-dulu-banyak-orang-pesimis-apa-bisa-bank-tanpa-bunga

Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke