Fokus Kembangkan SDM, Kemenkeu Pastikan Anggaran Pendidikan Tersebar secara Merata

KOMPAS.com - Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen yang sangat penting bagi kelancaran upaya Indonesia dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 yang serba digital.

Adanya pandemi Covid-19 memberi dampak yang sangat besar pada berbagai aspek, termasuk ekonomi makro dan mikro.

Banyak sektor yang merasakan imbas dari pandemi Covid-19 hingga harus menghadapi masa sulit untuk tumbuh dan berkembang.

Melihat kondisi tersebut, pengembangan SDM harus memiliki peran yang sangat penting dan krusial selama masa new normal. Terlebih, SDM menjadi faktor kunci yang berguna dalam menghadapi perubahan cara kerja.

Sebagaimana diketahui, pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan menengah (dasmen), hingga pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat sentral dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.

Terlebih, perguruan tinggi merupakan pusat pengembangan pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Peran perguruan tinggi akan semakin maksimal dengan adanya kolaborasi, dengan perguruan dalam dan luar negeri serta dunia industri.

Untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun atau 20 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Anggaran itu terbagi atas alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 237,3 triliun, transfer ke daerah (TKD) Rp 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp 77,0 triliun.

Anggaran pendidikan sebesar tersebut meningkat dibanding anggaran pada 2023 yang mencapai Rp 612,2 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan bahwa ikhtiar dan komitmen kuat perlu dilakukan untuk menjawab tantangan pendidikan di Indonesia.

“Perguruan tinggi tentunya membutuhkan pembiayaan yang lebih memadai,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (10/10/2023).

Apalagi, lanjut Isa, selama ini penyediaan layanan pendidikan tinggi yang didukung oleh APBN cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan kualitas SDM Indonesia ditekankan pada beberapa hal.

“Pertama, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kedua, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru,” ujar Isa.

Ketiga, lanjutnya, sarana prasarana (sarpras) pendidikan, dan terakhir peningkatan kualitas PAUD.

Selain itu, juga ditekankan pada peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja.

“Melalui anggaran tersebut, Kemenkeu juga berkomitmen untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi,” kata Isa.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menaikkan anggaran beasiswa dan bantuan sosial (bansos) untuk pendidikan menjadi Rp 35,94 triliun pada 2024 dari sebelumnya Rp 28,9 triliun pada 2023.

Kenaikan tersebut lebih dari lima kali lipat dari anggaran beasiswa 2013 atau sepuluh tahun yang lalu.

Menurut Isa, kenaikan anggaran tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan pendidikan kepada masyarakat dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, sehingga dapat memperluas akses pendidikan.

Hal itu seiring dengan prinsip pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yakni no one left behind atau tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.

“Beasiswa dan bansos pendidikan diwujudkan melalui berbagai upaya dan bantuan kepada sekolah dan peserta didik, seperti program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk sekolah,” jelas Isa.

Sementara bagi peserta didik, beasiswa disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).

Ia menyebut konsepsi tersebut termasuk bagi peserta didik di wilayah 3T, disabilitas, dan pekerja migran.

Oleh karenanya, sebut Isa, perguruan tinggi dan akses pendidikan lainnya memiliki peran penting sekaligus tanggung jawab dalam mewujudkannya tujuan yang telah ditargetkan oleh pemerintah.

“Untuk itu, mari kita bersama-sama berjanji bahwa peringkat bukanlah tujuan utama. Tujuan utama kita adalah bagaimana peringkat dapat menghadirkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Isa mengatakan bahwa perbedaan jalur menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dan dunia kerja atau industri.

Untuk mengatasinya, kata Isa, perlu ada jembatan antara kampus, dunia kerja, dan industri untuk menyongsong revolusi industri 4.0.

Hal tersebut, bisa dilakukan melalui semangat Kampus Merdeka yang memberikan ruang luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dan potensi.

“Dalam 10 tahun ke depan (prediksi McKinsey) lapangan pekerjaan akan hilang dan tergantikan otomatis dengan teknologi. Lapangan-lapangan kerja baru yang memanfaatkan teknologi pun akan terus berkembang,” imbuh Isa.

Dengan demikian, sebutnya, perguruan tinggi harus menyiapkan kompetensi baru yang sesuai dengan lapangan kerja. Persiapan ini akan membuat lulusan sarjana lebih adaptif dan fleksibel, sesuai dengan semangat Kampus Merdeka.

“Berbagai program yang telah dipersiapkan secara matang baik sasaran maupun pendanaanya, agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya,” tutur Isa.

Dalam pelaksanaan tersebut, lanjut dia, juga harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas, serta menjaga akuntabilitas, sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.