Salin Artikel

Menko Perekonomian Akan Kaji Pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tanpa APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan, skema pembiayaan proyek strategis nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta-Surabaya belum ditentukan.

Airlangga membuka kemungkinan pembiayaan PSN itu tanpa penyertaan modal negara melalui APBN kepada BUMN yang terlibat dalam pengerjaan proyek ini.

"Nanti dibuat studinya dulu," ujar Airlangga ketika menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (11/10/2023).

"Sehingga, dari situ baru nanti diputuskan polanya seperti apa," imbuhnya.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, dilanjutkannya rute perjalanan kereta cepat ke ibu kota Provinsi Jawa Timur itu merupakan arahan Presiden Joko Widodo.

Rute kereta cepat yang sejauh ini terbangun Jakarta-Bandung dianggap "tanggung", meskipun ia merasa puas dengan performa kereta cepat yang menyedot anggaran hingga Rp 112 triliun itu.

"Kereta cepat ini luar biasa cepat. Sesuai namanya, Whoosh. Tidak berasa, saat mulai dan berhenti, stabil, suara bagus, kualitasnya excellent, toiletnya rapi," ucap dia.

"Masukannya, arahan Pak Presiden ini kita lanjut sampai Surabaya. Jadi untuk berikutnya sudah kita masukkan ke dalam proyek strategis nasional untuk rute berikutnya," tambah Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan perjalanan Jakarta-Surabaya dapat ditempuh dalam 3,5 jam jika proyek tersebut terealisasikan.

Dia bilang, saat ini perencanaan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tengah digodok oleh pemerintah untuk kemudian diteruskan oleh pemerintahan periode selanjutnya.

Menurutnya, diteruskannya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sampai Surabaya dapat membuat moda transportasi canggih ini menjadi lebih efisien.

Sebab, kereta cepat ini memang seharusnya untuk transportasi jarak jauh, yaitu lebih dari 500 kilometer sedangkan saat ini panjang lintasan kereta cepat Jakarta-Bandung baru 142,3 kilometer.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/11/19314171/menko-perekonomian-akan-kaji-pembiayaan-kereta-cepat-jakarta-surabaya-tanpa

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke