Mentan Syahrul Yasin Limpo Diharap Bersikap "Gentle" Terkait Dugaan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dinilai perlu bersikap ksatria dan mengundurkan diri, karena diduga terlibat dalam dugaan korupsi pemaksaan dalam jabatan di Kementerian Pertanian.

Bahkan Syahrul disebut-sebut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyelidiki perkara itu.

"Saya kira akan lebih gentle kalau kemudian dia memang mengundurkan diri atas dasar berbagai macam pertimbangan," kata Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, saat dihubungi pada Kamis (5/10/2023).

Menurut Firman, jika Syahrul memilih mengundurkan diri dari jabatannya, maka diharapkan bisa menghapuskan berbagai asumsi negatif kalau proses hukum itu merupakan pengaruh atau campur tangan dari penguasa.

"Ini memang suatu yang koinsiden di saat ada perkembangan politik, sehingga seolah-olah terkoneksi," ucap Firman.

"Memang untuk mengatakan ini terbebas dari permainan politik 100 persen itu naif, tetapi kalau proses hukumnya sudah berjalan memang tetap harus dilakukan sampai selesai," lanjut Firman.

Sebelumnya diberitakan, Syahrul sedang berada di luar negeri ketika KPK menggeledah rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada 28 September 2023 lalu.

Penggeledahan itu diduga terkait pengungkapan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Menurut kuasa hukum Syahrul, Febri Diansyah, kliennya bakal menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (5/10/2023) hari ini.

"Saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok (hari ini) Pak Mentan akan ke Istana menghadap Bapak Presiden," ujar Febri di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2023) malam.

Ketika disinggung apakah Syahrul akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Mentan, Febri juga tidak berkomentar.

"Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke Istana, jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini," ujar Febri.

"Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan," imbuh Febri.

Syahrul sudah kembali ke Indonesia pada Rabu kemarin, setelah sempat diduga "hilang kontak" saat melakukan lawatan ke luar negeri.

Usai tiba di Tanah Air, Syahrul langsung menghadap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk melaporkan dugaan kasus hukum yang diusut KPK yang tengah dihadapinya.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengungkapkan alasan kenapa Syahrul menghadap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terlebih dahulu sebelum bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sahroni menyebutkan, Syahrul merupakan kader Partai Nasdem sehingga harus menghadap ke Paloh terlebih dahulu.

"Iya kan Pak Mentan mewakili Nasdem, jadi menghadap Ketua Umum dulu baru menghadap Bapak Presiden selaku pemimpin negara," ujar Sahroni saat dimintai konfirmasi, Rabu (4/10/2023).

"Wajib datang dan langsung temui Ketua Umum," ucap dia.

Menurut Sahroni, siapa pun yang terjerat hukum, orang itu haruslah mematuhi proses hukum.

Secara terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendengar info dari KPK bahwa Syahrul sudah menjadi tersangka.

Gelar perkara terkait penentuan kasus hukum politikus Nasdem itu, disebut Mahfud, sudah dilakukan sejak lama.

(Penulis: Adhyasta Dirgantara, Editor: Dani Prabowo)