Salin Artikel

Harap Hasil Positif, PDI-P Ungkit Hubungan Historis dengan Jusuf Kalla Pilpres 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto berharap, ada hasil positif di dalam pertemuan antara Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, di kediamannya di Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Apalagi, kata dia, PDI-P selama ini sudah punya pengalaman bekerja sama dengan Jusuf Kalla, ketika mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

"Bapak Jokowi yang sudah diputuskan sebagai calon presiden oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Maka yang memutuskan siapa yang mendampingi Pak JK itu adalah Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu.

"Saat itu saya ditugaskan secara khusus untuk bertemu dengan Pak Jusuf Kalla," lanjut dia.

Ia pun berharap, sejarah Pilpres 2014 dapat kembali berulang di Pilpres 2024 mendatang, terutama dalam upaya memenangkan bacapres PDI-P Ganjar Pranowo.

Oleh karena itu, ia menambahkan, saat ini PDI-P membuka peluang kerja sama dengan Partai Golkar. Hal itu mengingat Jusuf Kalla merupakan tokoh senior partai berlambang pohon beringin itu.

"Pemilih Pak Ganjar Pranowo ini kan tersebar tidak hanya di PDI Perjuangan, PPP, Hanura dan Perindo, tetapi juga partai-partai lain, itu ada split voter, yang terjadi di partai-partai tersebut," ungkap politikus asal Yogyakarta ini.

Perlu diketahui, Puan Maharani dan Jusuf Kalla bertemu, Rabu siang.

Ada sejumlah hal yang dibicarakan dalam pertemuan ini, termasuk soal Pilpres 2024.

Terkait tawaran untuk bergabung ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, JK tidak mau berkomentar.

"Itu rahasia itu. Semua ada harapan. Ibu Puan juga ada harapan," imbuhnya saat ditemui di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/04/20334931/harap-hasil-positif-pdi-p-ungkit-hubungan-historis-dengan-jusuf-kalla

Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke