Ditanya Peluang Demokrat Gabung, PDI-P Sebut Kerja Sama dengan Partai Pengusung Ganjar Sudah Baik

Hal ini disampaikan Hasto usai ditanya kemungkinan Partai Demokrat masuk dalam jajaran menteri di kabinet, setelah adanya pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2 Oktober 2023.

"(Semua partai politik pengusung Jokowi) meningkatkan efektifitasnya mencapai legacy yang tertinggi," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

"Sehingga, dalam situasi seperti ini, ya PDI Perjuangan berpendapat bahwa kerja sama yang sudah dilakukan dengan partai-partai yang selama ini mengusung pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah sangat bagus," ujarnya lagi.

Namun, Hasto menyerahkan keputusan kepada Presiden Jokowi jika nantinya ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Menurutnya, PDI-P akan menghormati keputusan Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

"Ya itu keputusan dari presiden," kata Hasto.

Di sisi lain, Hasto menyebut bahwa saat ini semua partai politik sudah bergerak melaksanakan konsolidasi untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut Hasto, situasi ini menjadikan reshuffle kurang kondusif jika dilakukan sekarang.

"Reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif. Kecuali, ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap, itu reshuffle dapat dilakukan," ujarnya.

Tak sedikit yang memaknai momen pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat.

Spekulasi ini juga diperkuat dengan adanya isu akan terjadinya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang berkembang belakangan ini.

Jika itu terjadi, Demokrat pada akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya. Kemudian, perlahan mulai merapatkan barisan ke koalisi pemerintahan.

"Sebab, positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya," ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin malam.