Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra menyatakan bahwa pengesahan ini merupakan langkah konkret pemerintah mendorong keberlanjutan nilai-nilai HAM di dunia bisnis.

“Kami meyakini pengesahan strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia oleh bapak Presiden ini menunjukan implementasi nilai-nilai HAM semakin dibutuhkan untuk menciptakan iklim bisnis yang berkelanjutan di tanah air,” kata Dhahana dalam keterangan tertulis, Selasa (3/10/2023).

Dhahana mengatakan, Stranas BHAM fokus kepada tiga strategi, yakni peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi bisnis dan HAM.

Kemudian, pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan yang mendukung pelindungan dan penghormatan HAM. Lalu, penguatan mekanisme pemulihan yang efektif.

Menurut Dirjen HAM, dalam beberapa kali dialog yang diselenggarakan bersama para pelaku usaha, pihaknya menemukan bahwa implementasi HAM di dunia bisnis ini sejalan dengan semangat environmental, social, and governance (ESG) yang memberikan competitive advantage bagi perusahaan untuk bersaing di pasar global.

Dhahana mengatakan, pembahasan untuk menyusun Stranas BHAM ini telah berlangsung sejak 2016 silam. Tetapi, sejak ditunjuk sebagai National Focal Point (NFP) bisnis dan HAM pada 2019, Kemenkumham semakin mengintensifkan pembahasan draf tersebut.

Sejumlah kementerian/lembaga, akademisi, dan asosiasi pelaku usaha yang tergabung di dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) terlibat pembahasan draf tersebut.

“Salah satunya, bapak Menteri Hukum dan HAM menginstruksikan agar kami terus membangun dialog dan komunikasi dengan para pelaku usaha secara intensif sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Dhahana.

Di sisi lain, Dhahana berpandangan bahwa pengesahan Stranas BHAM ini merupakan hal yang membanggakan. Sebab, semakin banyak negara-negara di dunia yang menerapkan bisnis dan HAM.

“Meskipun bukan pionir, tapi kita menjadi negara ketiga di Asia Tenggara yang telah memiliki regulasi terkait bisnis dan HAM,” kata Dhahana.