Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Risiko tersebut diketahui usai Lemhannas mengkaji risiko-risiko lain dalam kontestasi Pemilu tahun depan. Hasilnya, risiko friksi politik bahkan lebih besar dibandingkan dengan risiko keamanan.

"(Aspek keamanan) tidak terlalu tinggi kalau saya lihat. Dinamika politik yang ada menunjukkan kemungkinan 2024 diwarnai friksi politik yang cukup tajam di dalam koalisi pemerintahan. Itu risiko yang paling tinggi yang kami amati," kata Andi di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

Awalnya, Andi mengatakan, ia diminta membuat kajian risiko terkait dinamika politik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hasil kajiannya disampaikan secara rutin.

Ia lantas mengungkap bahwa ada empat risiko yang dikaji. Di antaranya, kajian risiko global dan nasional dari sisi politik dan ekonomi; kajian risiko Papua; hingga risiko di bidang demokrasi.

"Kemungkinan diperkirakan risikonya semakin tinggi, nanti masuk pencalonan di pertengahan Oktober, masuk kampanye di akhir Oktober awal November. Diperkirakan risikonya di akhir Desember-Januari itu akan berada di skor 4-5," ujar Andi Widjajanto.

Ia hanya mengatakan, ada risiko yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, digital demokrasi terkait media sosial, dan risiko pelibatan asing.

"Dan risiko-risiko di situ kami buat skornya setiap bulan untuk disampaikan kepada presiden lengkap dengan saran-saran mitigasi. Intinya untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung baik, konsolidasi demokrasi kita berjalan lebih matang," kata Andi Widjajanto.