Salin Artikel

Sebaran Dukungan 3 Bakal Capres di 5 Provinsi Terbesar, Hasil Survei LSI Denny JA

Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan, dari lima provinsi terbesar, Prabowo disebut memiliki elektabilitas yang unggul di tiga Provinsi.

"(Prabowo) Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Ganjar unggul di dua Provinsi, Jawa tengah dan Sumatera Utara," ujar Adjie dalam konferensi pers di Kantor LSI Denny JA di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (2/10/2023).

Berdasarkan survei LSI Denny JA, di Jawa Barat, Prabowo mendapat dukungan suara 37,6 persen, Ganjar 26,7 persen, Anies 23,3 persen, dan 12,4 persen responden tidak menjawab.

Kemudian, di Jawa Timur, Prabowo 44,2 persen, Ganjar 41,5 persen, Anies 11,5 persen, dan 2,8 persen responden tidak menjawab.

Untuk Jawa Tengah, Ganjar jauh di atas angin dengan elektabilitas 73,3 persen. Disusul Prabowo 10,3 persen dan Anies 6,8 persen.

"Sumatera Utara dikuasi Ganjar 65 persen, 30 persen Prabowo, dan Anies lims persen," kata Adjie.

Terakhir, di Provinsi Banten, Prabowo unggul 51,3 persen. Diikuti Anies 30,0 persen dan Ganjar 13,3 persen. Sementara responden yang tidak menjawab 5,4 persen.

LSI Denny JA juga memberikan kategori teritori enam wilayah pulau di Indonesia.

Prabowo dan Ganjar bersaing ketat menguasai enam wilayah. Prabowo disebut unggul di tiga wilayah, yaitu Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

"Ganjar unggul di Jawa, Kalimatan, dan Bali-Nusa Tenggara," ujar Adjie.

Adjie mengatakan, teknik pengumpulan data tidak menggunakan sosial media melainkan tatap muka dan menggunakan metode kuisioner.

"Margin of error survei ini lebih kurang 2,9 persen," katanya.

Adapun waktu pengumpulan sampling dilakukan pada 4-12 September 2023.

"Dilengkapi dengan riset kualitatif," ujar Adjie.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/02/22444971/sebaran-dukungan-3-bakal-capres-di-5-provinsi-terbesar-hasil-survei-lsi

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke