Salin Artikel

Berencana Publikasikan Daftar Riwayat Hidup Capres-Cawapres, KPU: Kami Izin Dulu

Hal tersebut berkaitan dengan rencana KPU menyampaikan daftar riwayat hidup capres dan cawapres peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Berkaitan dengan rencana KPU mempublikasi riwayat hidup capres itu, kami terlebih dahulu meminta persetujuan yang bersangkutan apakah capres dan cawapres itu mengizinkan tidak daftar riwayat hidupnya dipublikasikan," ujar Idham usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Daftar Calon Tetap Dalam Pemilu yang digelar di Hotel Aston, Denpasar, Bali, Rabu (27/9/2023).

Idham mengatakan, pendaftaran capres dan cawapres dibuka pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Setelah pendaftaran diterima, KPU akan melakukan cek kelengkapan administrasi pendaftaran.

"Setelah kami cek kelengkapan administrasinya, maka kami akan segera mempublikasikan itu dan itu tentunya harus mendapatkan persetujuan," kata Idham.

Ia lantas mengaku optimis capres-cawapres peserta pemilu akan mengizinkan daftar riwayat hidupnya dipublikasikan.

"Pertanyaan sekarang bagaimana kalau sekiranya bakal pasangan capres dan cawapres tidak mengizinkan daftar riwayat hidupnya dipublikasi. Maka kami tidak mempublikasi," ujar Idham.

"Tapi, saya sangat yakin karena beliau adalah tokoh nasional, tokoh bangsa, tokoh terbaik dari Indonesia pasangan capres-cawapres ini maka saya yakin mereka akan mengizinkan itu," katanya lagi.

Tujuannya agar mereka memberi lampu hijau untuk publikasi riwayat hidup capres dan cawapres.

Saat ditanya soal apa saja poin yang ditampilkan dalam data riwayat hidup, Idham menyebut semua isian daftar riwayat hidup yang sudah diisi oleh capres dan cawapres.

Baik data tempat, tanggal lahir, alamat dan riwayat pendidikan. Sementara itu, untuk daftar riwayat politik, KPU menyerahkan kepada masing-masing capres dan cawapres.

"Itu tergantung mereka, apakah mereka mengisi karir politik enggak? Dalam artian karir berorganisasi di parpol atau sosial masyarakat," ujar Idham.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/27/16372041/berencana-publikasikan-daftar-riwayat-hidup-capres-cawapres-kpu-kami-izin

Terkini Lainnya

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke