Salin Artikel

Kaesang Gabung PSI, PDI-P: Jutaan Kader Siap Menggantikan

KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah menanggapi bergabungnya Kaesang Pangarep sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kabar putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga kader PDI-P itu sempat menjadi pembicaraan ramai di berbagai media dan media sosial (medsos).

Said mengatakan, pilihan politik Kaesang mendapat perhatian sebagian kecil masyarakat karena seorang anak presiden. Padahal, aktivitas politik dia sebagai warga negara merupakan hal biasa.

“Masyarakat merasa heran, mengapa anak seorang presiden yang merupakan kader PDI-P memilih aktif di partai berbeda,” katanya dalam siaran pers, Senin (25/9/2023).

Menjawab hal itu, dia mengatakan, peraturan internal PDI-P memang mengharuskan seluruh anggota keluarga inti kader partai, apalagi yang menduduki jabatan publik, tidak boleh aktif di partai lain. 

Namun, Kaesang saat ini secara administratif atau dari Kartu Keluarga (KK) telah membentuk keluarga sendiri. 

“Sudah menjadi keluarga lain. Jadi, secara normatif tak ada hal yang luar biasa,” jelas Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.

Said menegaskan, PDI-P sebagai partai terbesar di Indonesia menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa saja. 

“Dinamika aktivitas pribadi masyarakat negeri ini yang memilih partai lain setelah menikmati kebersamaan hidup di sebuah partai, misalnya, sebagai ladang pengabdian baru jumlahnya bagai buih di lautan,” ujarnya. 

Oleh karena itu, kata dia, aktivitas PDI-P tetap berjalan penuh hikmat dan mengabdi pada Tanah Air tanpa terganggu dan tidak terpengaruh dengan guncangan ombak sebesar apa pun, apalagi jika hanya sekadar riak kecil. 

Dia menyebutkan, beberapa kader terbaik PDI-P pernah memilih jalan berbeda meskipun sempat menduduki jabatan prestise sebagai menteri dan anggota DPR. 

“PDI-P tetap teguh melaju tanpa terganggu sedikit pun. PDI-P terlalu besar untuk terusik hanya oleh satu dua orang, apalagi yang bukan menjadi pengurus inti,” katanya.

Menurutnya, PDI-P telah menjelma menjadi partai modern dengan mekanisme sistem yang telah baku.

"Jika seorang pengurus keluar sekalipun, masih ada jutaan kader yang siap menggantikan. Insya Allah tidak akan terganggu dengan keluar masuknya anggota, apalagi yang sama sekali berada di luar manajemen partai," tuturnya.

Rekam jejak Jokowi

Lebih lanjut, Said menjelaskan, ramainya pemberitaan Kaesang yang memilih bergabung dengan PSI tidak lepas dari rekam jejak dan karier politik Jokowi.

Seperti diketahui, Jokowi sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota (Walkot) Solo selama tujuh tahun, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta selama kurang lebih dua tahun, serta Presiden Republik Indonesia (RI) selama sepuluh tahun.

“Sekitar sembilan tahun, ibaratnya Pak Jokowi bersama seluruh keluarga termasuk Kaesang, berada dalam perahu bernama PDI-P,” katanya.

Menurutnya, dengan hampir 20 tahun menjadi kader PDI-P, ikatan keluarga dengan partai banteng itu pasti dirasakan siapa pun. 

“Pahit dan manis menjadi keluarga besar pejabat publik yang diusung PDI-P hampir dua dekade akan merupakan rangkaian perjalanan kehidupan yang cukup panjang, yang mau tak mau memengaruhi perjalanan hidup siapa pun,” ujarnya.

Dia menilai, jejak-jejak panjang perjalanan Jokowi sebagai kader PDI-P itulah yang sedikit mengusik rasa heran masyarakat ketika Kaesang memutuskan memasuki partai lain. 

“Bukankah telah tercetak jejak-jejak perjalanan kehidupan dalam naungan PDI-P. Sebuah keheranan manusiawi,” ujarnya.

Ia mengatakan, ketika Jokowi pertama kali menjabat sebagai Walkot Solo, Kaesang saat itu masih berusia sekitar 11 tahun. Dia masih berada dalam lingkungan keluarga dan belum membentuk keluarga sendiri.

"Sudah pasti mengetahui dan merasakan ikatan Pak Jokowi sebagai kader PDI-P," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/25/14331681/kaesang-gabung-psi-pdi-p-jutaan-kader-siap-menggantikan

Terkini Lainnya

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke