JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi peretasan terhadap akun YouTube DPR RI dianggap memalukan, karena memperlihatkan orang-orang yang mengelola media sosial lembaga pemerintahan belum sepenuhnya menyadari dan waspada terhadap pentingnya keamanan siber.
"Jadi harusnya lembaga pemerintah yang menggunakan medsos menyadari ancaman ini, dan ini sangat memalukan bukan hanya bagi DPR RI, tetapi juga sebagai orang Indonesia jadi malu," kata Alfons dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat (8/9/2023).
"Kalau memproteksi akun YouTube saja sulit, bagaimana memproteksi yang lain dan menjalankan tugasnya," sambung Alfons.
Menurut analisis Alfons, kemungkinan akun resmi DPR di YouTube dikelola oleh tim atau banyak orang. Maka dari itu agak menyulitkan jika menerapkan sistem proteksi otentikasi 2 langkah (Two Factor Authentication/TFA).
"Kalau pakai TFA kan harusnya sangat sulit dicuri. Karena hanya diproteksi dengan password saja maka jadi mudah dicuri. Kalau diaktifkan TFA, sekalipun password-nya bocor, akun tetap akan aman," ucap Alfons.
"Tapi itu tidak menjadi alasan bahwa diretas itu boleh, apalagi sekelas lembaga tinggi pemerintah," lanjut Alfons.
Indra mengatakan, akibat peretasan tersebut, tampilan layar YouTube DPR RI menayangkan video berisi promosi judi online.
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri akhirnya membantu menurunkan atau takedown akun YouTube DPR RI yang sempat diretas.
Penyidik dari Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah turun tangan untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut.
Akun YouTube DPR-RI berhasil dipulihkan secara bertahap dan menggunakan registrasi baru.
Dari penyelidikan terungkap alamat protokol internet (IP Address) peretas diduga berada di Amerika Serikat.
https://nasional.kompas.com/read/2023/09/08/14231241/peretasan-akun-youtube-dpr-dianggap-memalukan