Salin Artikel

Pimpinan Komisi VIII Sambut Baik Wacana Larangan Haji Lebih dari Satu Kali

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyambut positif wacana untuk melarang ibadah haji lebih dari satu kali.

Usulan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu.

“Larangan tersebut harus dilihat sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada warga muslim yang lain yang saat ini jumlahnya hampir 5 juta yang menunggu untuk berangkat haji,” ujar Ace di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Ia mengatakan, warga muslim yang sudah melaksanakan ibadah haji mesti memberikan kesempatan pada yang lain.

Bagi Ace, masyarakat yang belum pernah menjalankan haji harus diberi prioritas.

Sementara itu, bagi pihak yang sudah pernah menjalankan ibadah tersebut bisa kembali ke Mekkah dengan ibadah umrah.

“Saya kira wacana terkait hal tersebut di Komisi VIII sendiri saat ini sudah masuk ke dalam Prolegnas (program legislasi nasional) yaitu revisi terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah,” tuturnya.

“Saya kira ini menjadi pertimbangan oleh kita untuk kemudian dibahas menjadi salah satu materi bersama,” imbuh dia.

Sebelumnya, Muhadjir mengatakan, lebih baik ada larangan untuk menjalankan ibadah haji lebih dari satu kali.

Ia menuturkan, kewajiban menunaikan ibadah haji bagi yang mampu hanya satu kali.

Muhadjir pun meminta masyarakat yang sudah pergi haji memberikan kesempatan pada yang belum pernah menjalankan ibadah tersebut sama sekali.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/29/15572301/pimpinan-komisi-viii-sambut-baik-wacana-larangan-haji-lebih-dari-satu-kali

Terkini Lainnya

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke