Salin Artikel

PBB Kerahkan Bacaleg Turun ke Lapangan untuk Dongkrak Elektabilitas yang Masih 0,1 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) mengaku sudah mulai memanaskan mesin partai mereka jelang Pileg 2024.

Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor, meyakini bahwa 2024 akan menjadi tahun kebangkitan partai yang didirikan pada awal Reformasi ini untuk bisa kembali masuk ke Senayan.

"PBB sendiri menghadapi tantangan ini meminta semua kader partai, mesin partai bekerja, termasuk untuk caleg-caleg turun ke lapangan, berjumpa dengan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Ferry kepada Kompas.com, Kamis (24/8/2023).

"Kami minta mereka menghampiri konstituen, sehingga mereka dapat memperkenalkan PBB kepada masyarakat," lanjutnya.

Ia mengakui, "medan laga" pada Pileg 2024 nanti akan lebih berat karena jumlah partai politik peserta pemilu bertambah dibandingkan 2019.

PBB harus menghadapi persaingan dengan 8 partai politik lain yang sama-sama berstatus nonparlemen pada Pileg 2024 nanti.

Belum lagi, masih ada 9 partai politik parlemen yang relatif punya modal lebih kuat.

"Yang jelas, 18 parpol ini dimulai dari 0," kata dia optimistis.

"Memang kelebihan partai politik di Senayan dia punya posisi dan kedudukan. Tinggal kami yang tidak di Senayan kerja keras dan kami lihat semua punya tantangan masing-masing," ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Di samping itu, guna mendongkrak elektabilitas, partai politik besutan Yusril Ihza Mahendra tersebut juga berharap pada efek ekor jas hasil pernyataan dukungan pencapresan Prabowo Subianto.

"Pertarungan ini seru tapi saya meyakini ketika kami mencalonkan capres Prabowo Subianto tentu elektoralnya akan berdampak kepada PBB," ucapnya.

Ferry mengeklaim bahwa sejak deklarasi dukungan pencapresan Prabowo, efek terhadap partainya sudah mulai terasa.

Hasil survei teranyar Litbang Kompas, elektabilitas PBB itu baru 0,1 persen.

Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 dan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Metode ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa partai politik harus meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional untuk bisa tembus ke DPR RI (parliamentary threshold).

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/25/10384681/pbb-kerahkan-bacaleg-turun-ke-lapangan-untuk-dongkrak-elektabilitas-yang

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' di Pilkada Jakarta

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" di Pilkada Jakarta

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke