KPA Anggap Pidato Jokowi soal Hilirisasi Pangan untuk Korporasi, Bukan Petani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hilirisasi di bidang pertanian bukan ditujukan untuk petani, melainkan korporasi.

Dia menilai hilirisasi yang dimaksudkan dalam Indonesia Emas yaitu memperkuat peran perusahaan-perusahaan skala besar berbasiskan agraria dan sumber daya alam.

"Bukan hilirisasi pada penguatan peran petani, peran masyarakat adat, peran nelayan, sebagai produsen pangan dan penghasil bumi yang utama," kata Dewi dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/8/2023).

Penialaian tersebut bukan tanpa sebab. Dewi mengatakan, pidato Jokowi juga menyebutkan bagaimana mempermudah perizinan yang tak lain untuk perusahaan besar.

Selain itu, hilirasi yang berorientasi pada perusahaan juga terlihat pada Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan posisi setara pangan lokal dengan pangan impor di Indonesia.

"Di UU Pangan, sebelum direvisi oleh UU Cipta Kerja, itu pangan punya syarat. Indonesia hanya bisa impor pangan apabila stok pangan tidak mencukupi atau kita mengalami krisis pangan," kata dia.

"Tetapi kita mencatat ketika stok pangan beras itu mencukupi bahkan jika mengalami surplus, kita masih tetap melakukan impor pangan," sambung Dewi.

Di sisi lain, petani dan perkebunan yang sering melibatkan masyarakat adat masih seringkali mendapat kriminalisasi.

Penggunaan aparat TNI dalam proses pertanian juga dinilai menjurus pada pembukaan perusahaan-perusahaan pertanian.

Kebijakan food estate salah satunya, yang dinilai menormalisasi aktivitas TNI di sektor tersebut.

"Jadi orientasi hilirisasi yang didorong justru berdasarkan korporasi bukan hilirisasi transformasi peran-peran berbasiskan korporasi, bukan transformasi, berdasarkan ekonomi kerakyatan. Jadi itulah definisi hilirisasi yang ditekankan oleh Presiden sebagai peluang kita menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas," pungkas Dewi.

Sebelumnya Jokowi menyinggung kebijakan hilirisasi dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR, DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Jokowi menyinggung soal ketahanan pangan, hilirisasi dan program food estate.

Pemerintah disebut menyiapkan dana lebih dari Rp 108 triliun untuk melakukan transformasi di bidang tersebut.

Jokowi mengatakan, dana tersebut akan diprioritaskan untuk sejumlah program, seperti, peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani.

Dengan aloksi dana tersebut, pemerintah juga akan melanjutkan proyek food estate atau lumbung pangan.

“Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate, serta penguatan cadangan pangan nasional,” ujar Jokowi.