Respons Pidato Kenegaraan Jokowi, Sekjen PKS Harap Presiden Mampu Bersikap Netral di Pemilu 2024

Hal ini berkaca pada pernyataan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR yang menegaskan dirinya bukan ketua umum partai politik dan tidak berhak menentukan pasangan calon (paslon) Pilpres.

"Sejalan dengan itu, kita berharap Presiden RI sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan akan mampu bersikap netral," kata Aboe dalam pidato upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI, di Kantor DPTP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Aboe menegaskan kembali bahwa pihak yang berwenang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik.

Presiden, jelas Aboe, tidak berwenang menentukan capres dan cawapres.

"Kita mendukung pernyataan Presiden RI dalam pidatomya dalam Sidang Tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI, DPD RI pada 16 Agustus 2023 kemarin, yang menegaskan sesuai ketentuan Undang-undang," tutur Aboe.

Di luar itu, anggota Komisi III DPR ini berharap Pemilu 2024 menghadirkan kontestasi yang sehat, jujur, adil dan aman.

Hal ini dia sampaikan mengingat intensitas politik kian terasa tinggi enam bulan menjelang Pemilu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya bukan ketua umum partai politik. Oleh karenanya, dia tak berwenang untuk menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah parpol dan koalisi parpol,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

"Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya,” katanya.

Jokowi pun menyinggung soal istilah “Pak Lurah” yang belakangan santer ia dengar. Katanya, ketika politisi dan partai politik ditanya soal bakal capres dan cawapres, banyak yang menjawab “Belum ada arahan Pak Lurah”.