Kekuatan Uang dan Kedekatan dengan Pejabat Diduga Bikin DPO KPK Dapat "Permanent Resident"

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menduga, daftar pencarian orang (DPO) yang bisa mendapatkan status permanent resident hingga status kewarganegaraan dari negara lain, tidak lepas dari kekuatan uang.

Untuk diketahui, DPO KPK Paulus Tannos mendapatkan status kewarganegaraan dari negara di benua Afrika dan Kirana Kotama memiliki permanent resident dari pemerintah Amerika Serikat (AS).

“Sudah banyak, dan ini kekuatan uang juga bermain,” kata Hikmahanto saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (14/8/2023).

Selain faktor uang, para DPO bisa mendapatkan permanent resident juga karena memiliki kedekatan dengan pejabat lokal di luar negeri.

Mereka bisa melakukan lobi dengan berbagai cara untuk mendapatkan izin tinggal hingga status kewarganegaraan.

Di sisi lain, para DPO juga dibantu pengacara yang memiliki banyak ide dan siasat sehingga mereka bisa lepas dari jerat hukum.

“Kedekatan dengan para pejabat lokal di luar negeri, bisa dilobi dan sebagainya, juga bermain,” ujar Hikmahanto.

Hikmahanto menuturkan, sejumlah negara memang dikenal sebagai surga bagi para pelarian “kejahatan kerah putih”.

Mereka biasanya menampung uang maupun orang dari negara tertentu tanpa melihat yang bersangkutan merupakan buronan.

Para DPO bersiasat menjadi warga negara lain agar ketika pemerintah Indonesia meminta ia diekstradisi, pemerintah negara terkait tidak mau menyerahkan.

“Memang idenya kalau nanti diminta esktradisi negara itu biasanya tidak akan menyerahkan warga negaranya,” kata Hikmahanto.

“Swiss juga dianggap sebagai negara seperti itu, Singapura dulu, sekarang Singapura agak hati-hati saja sekarang,” lanjutnya.

Untuk mencari buronan itu, Hikmahanto menyarankan KPK menyewa detektif swasta. Sebab, polisi di negara lain bisa saja tidak mau membantu melakukan pencarian.

Sebab, mereka tidak mau menggunakan uang hasil pajak rakyatnya untuk kepentingan negara lain.

Selain itu, ia juga menyarankan KPK tidak menggunakan kerjasama police to police (P to P) dalam mencari DPO melainkan di pusat ekstradisi.

“Tapi kan ada nih, pusat yang untuk ngurusin ekstradisi, Central Authority. Jadi bisa juga di situ,” jelasnya.

Untuk diketahui, KPK menyebut Kirana Kotama mendapat permanent resident dari pemerintah AS. Namun demikian, mereka belum mengetahui keberadaan pasti Kirana Kotama.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, dengan mengantongi permanent resident, Kirana Kotama bisa tinggal di AS. Hal ini menyulitkan KPK.

Meski demikian, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat hukum di AS.

“Bukan dilindungi. Jadi pertama, karena keberadaanya kita belum bisa mendeteksi pastinya ada di mana,” ujar Asep.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim pemerintah AS termasuk Federal Bureau of Investigation (FBI), bersikap kooperatif, membantu kebutuhan KPK dalam mencari DPO maupun penanganan perkara lainnya.

“Enggak (dilindungi). Pemerintah Amerika sih kooperatif, FBI kalau kita minta apa, koordinasi itu,” tutur Alex.

Kirana ditetapkan sebagai tersangka pada 2017 silam, atau sekitar 6 tahun lalu. Ia merupakan Direktur Utama PT Pirusa Sejati.

Kirana diduga menyuap General Manager Treasury PT PAL Arif Cahyana dan Direktur Keuangan PT PAL Saiful Anwar.

Suap diberikan dalam pembelian kapal perang untuk Pemerintah Filipina. Dalam jual beli ini, Kirana berperan sebagai perantara.

Kasus PT PAL ditindak melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (30/3/2023).

KPK menciduk Arif setelah menerima suap dalam pecahan dollar Amerika Serikat (AS) dari Agus di MTH Square, Cawang, Jakarta Timur.

Setelah menangkap terduga pelaku lain, melakukan pemeriksaan, dan galar gelar perkara KPK menetapkan empat orang tersangka.

Mereka adalah Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL Saiful Anwar, dan GM Treasury PT PAL Arief Cahyana, dan pejabat PT Pirusa Sejati Agus Nugroho.

Dalam persidangan, Kirana disebut memberi uang 188.101,19 dollar AS kepada jajaran Direksi PT PAL, Firmansyah dan kawan-kawan.

Firmansyah dan pejabat PAL lainnya disebut mendapat komitmen fee 1,2 persen atau 1,087 juta dollar AS dari Ashanti Sales Inc.

Uang itu bersumber dari fee yang diberikan pemerintah Filipina sebesar 4,76 persen dalam kontrak pembelian kapal senilai 86,96 juta dollar AS.