Salin Artikel

Cak Imin Sebut Jadi Anggota DPR dari Jakarta Butuh Rp 40 Miliar, Habiburokhman: Mungkin Benar, tetapi Belum Tentu Semua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal politik uang.

Cak Imin menyebutkan, menjadi anggota DPR dari Jakarta membutuhkan biaya Rp 40 miliar.

Habiburokhman, anggota DPR Fraksi Gerindra 2019-2024 dari daerah pemilihan Jakarta, menilai pernyataan Cak Imin bisa jadi benar.

“Pernyataan tersebut mungkin saja benar, akan tetapi belum tentu terjadi pada semua anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta,” kata Habiburokhman saat dihubungi, Sabtu (12/8/2023).

Habiburokhman mengaku terpilih menjadi anggota DPR pada 2019 dengan dana yang minim.

Untuk membuat alat sosialisasi seperti kaus, bendera, baliho, dan lain-lain, Habiburokhman mengeluarkan uang sekitar Rp 200 juta sampai Rp 300 juta.

“Yang agak mahal adalah dana untuk membayar uang lelah saksi di tempat pemungutan suara. Saat itu saya punya saksi sekitar 8.000 orang, satu orang kami kasih uang transportasi Rp 200.000,” ucap Habiburokhman.

“Kami perlu dana Rp 1,6 miliar dan itu ditanggung bersama oleh belasan calon anggota dewan baik DPR maupun DPRD (dari Gerindra),” imbuh dia.

Habiburokhman menyiasati biaya yang mahal tersebut dengan cara bergotong royong.

“Kami juga menghindari politik uang karena justru berisiko terkena masalah hukum,” kata dia.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, politik uang masih terjadi sampai saat ini.

Bahkan, ia menyebut biaya untuk menjadi anggota dewan masih cukup besar.

“Politik uang, yang kaya yang berkuasa, yang menang yang punya duit, itu terbukti di lapangan dengan baik,” ujar Muhaimin saat dalam acara Pidato Kebudayaan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Bagi Muhaimin, situasi itu membuat DPR RI sangat sulit diisi oleh lebih banyak anggota dewan yang berlatar belakang aktivis.

Ia lantas menyinggung biaya politik yang sangat besar untuk calon anggota legislatif (caleg) yang maju dari DKI Jakarta.

“Di Jakarta ini, teman-teman saya yang jadi tiga sampai empat kali (anggota DPR RI), itu kira-kira buat orang NU (Nahdlatul Ulama) akan sangat tidak mungkin jadi DPR dari DKI Jakarta,” tutur Muhaimin.

“Cost-nya sekitar Rp 40 miliar. Ada yang (mengeluarkan biaya) Rp 20 miliar, enggak jadi. Ada yang Rp 25 miliar enggak jadi,” kata dia.

Muhaimin lantas meminta masyarakat untuk kembali pada nilai yang terkandung pada UUD 1945, yaitu musyawarah, termasuk dalam proses pemilu.

“Saya sampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa pada dasarnya memilih pemimpin adalah bagian dari cara bermusyawarah yang tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut uang atau imbalan. Pilihlah berdasarkan keyakinan dan kesepengetahuan,” kata Muhaimin.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/12/18470221/cak-imin-sebut-jadi-anggota-dpr-dari-jakarta-butuh-rp-40-miliar

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke