Survei SMRC, Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Capai 70 Persen, PDI-P: Akan Dilanjutkan Ganjar

KOMPAS.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei penguatan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hal ini sejalan dengan kepuasan rakyat terhadap kondisi ekonomi dan kinerja presiden.

Survei itu menyebutkan, kepuasan rakyat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin rata-rata di atas 70 persen.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Said Abdullah mengatakan, terdapat korelasi persepsi rakyat bahwa Jokowi paling terasosiasi dengan PDI-P sehingga ikut mendorong keterpilihan partai banteng. 

“Persepsi itu sepenuhnya benar. Sejak dicalonkan menjadi Wali Kota Surakarta hingga menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan Presiden Indonesia dua periode, Presiden Jokowi adalah dan masih menjadi kader PDI-P,” katanya dalam siaran pers, Jumat (11/8/2023). 

Survei SMRC mendapati elektabilitas PDI-P mencapai 28 persen pada Juli 2023.

Said mengatakan, PDI-P akan terus menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan rakyat dan akan terus bekerja sebaik-baiknya menjadi wadah aspirasi politik bagi rakyat. 

Dia menyebutkan, PDI-P akan mengawal pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin hingga masa tugasnya berakhir pada Oktober 2024 dengan sebaik-baiknya. 

“Kami ingin Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin dikenang sebagai pemimpin nasional yang sukses menorehkan tinta emas perjalanan bangsa dan negara,” katanya.

Lebih lanjut, Said Abdullah mengatakan bahwa pada banyak survei, bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo dianggap mayoritas rakyat sebagai penerus yang paling layak dan dianggap mampu melanjutkan agenda Presiden Jokowi.

“Oleh sebab itu, melalui kepemimpinan Ganjar Pranowo jika diberikan mandat memenang pemilihan presiden (pilpres) pada 2024 kelak, kami memastikan bahwa agenda agenda strategis Presiden Jokowi, seperti pembangunan Ibukota Negara Nusantara akan kami jalankan,” ujarnya. 

Adapun Ganjar diusung oleh PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). 

Said memaparkan, beberapa agenda strategis lain Pemerintah Jokowi yang akan dilanjutkan, seperti merevitalisasi dan mengembangkan jalur tol laut serta memperluas pembangunan infrastruktur dasar (sarana pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, irigasi, perumahan rakyat) terutama di luar Jawa.

Tidak hanya itu, kata Said, PDI-P juga akan meneruskan agenda yang belum tuntas, seperti memastikan kedaulatan pangan dan energi, memperluas program hilirisasi, memperkuat jalannya revolusi mental, menjadi pemain penting di level internasional dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia, serta penopang ekonomi dunia

“PDI-P berkomitmen kuat untuk melahirkan calon calon pemimpin nasional yang sebenar-benarnya memenuhi kriteria syarat pencalonan presiden dan wakil presiden,” ujar Said.

Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menjelaskan, Pasal 169 Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mengatur 20 syarat yang harus dipenuhi capres dan calon wakil presiden (cawapres). 

Di antara 20 syarat bersifat normatif-administratif tersebut, terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan integritas sosial, seperti tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi atau pidana berat lainnya. 

Capres dan cawapres juga wajib tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih. 

“Bakal capres Ganjar Pranowo telah kami timbang berdasarkan kriteria diatas tidak pernah terlibat berbagai perbuatan tercela di atas,” ujarnya. 

Kinerja 10 tahun Jokowi 

Sebelumnya, Said mengatakan, selama memerintah hampir 10 tahun, Presiden Jokowi telah memimpin jalannya pemerintahan dengan sangat baik. 

Pertumbuhan ekonomi berkinerja sangat baik, yakni tumbuh rata-rata 5 persen. Jika dibandingkan dengan banyak negara maju, pertumbuhan ekonomi 5 persenan adalah pertumbuhan yang tinggi. 

“Sebab, banyak negara maju pertumbuhan ekonominya tertahan pada level 1-2 persen. Pencapaian ini patut kita syukuri,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, pada kuartal II-2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen. 

Jumlah itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS) yang hanya 2,6 persen, Prancis 0,9 persen, Korea Selatan (Korsel) 0,9 persen, Singapura 0,7 persen, Zona Eropa 0,6 persen, Inggris 0,2 persen, dan Jerman minus 0,2 persen. 

Dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara (ASEAN), pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibanding Filipina 4,3 persen, Vietnam 4,14 persen, Thailand 2,7 persen.  Indonesia hanya lebih rendah dengan Malaysia di level 5,6 persen.

“PDI-P akan terus melanjutkan berbagai agenda Presiden Jokowi yang belum terselesaikan karena terbatasnya masa pemerintahan,” ungkapnya.