Sengaja Gagalkan Pencoblosan Pemilu Bisa Dipenjara 5 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Siapa pun pihak yang sengaja menggagalkan pemungutan suara pemilu bisa disanksi pidana penjara 5 tahun.

Tak hanya kurungan, sanksi denda puluhan juta rupiah juga mengancam pelaku penggagalan pemungutan suara.

“Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah),” bunyi Pasal 517 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ancaman pidana juga menanti setiap orang yang pada saat pemungutan suara dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya ke pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu.

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),” bunyi Pasal 515 UU Pemilu.

UU Pemilu juga mengatur sanksi bagi siapa pun yang dengan sengaja menggunakan kekerasan untuk menghalangi seseorang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara pemilu.

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah),” demikian Pasal 531 UU Pemilu.

KPU menggelar tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selama 6 Desember 2022-25 November 2023.

Kemudian, tahap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada 24 April 2023-25 November 2023.

Lalu, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dibuka selama 19 Oktober-25 November 2023.

Sementara, masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari yakni 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Dilanjutkan dengan masa tenang pemilu selama 3 hari yakni 11-13 Februari 2024.

Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.