Jokowi: 34.000 Hektar Lahan di IKN Siap untuk Investor, Bisa Dimulai Tahun Ini

Menurut Presiden, investasi swasta di IKN bisa dilakukan di bidang kesehatan hingga properti.

Selain itu, investasi swasta juga sudah bisa masuk mulai tahun ini.

"Ini ada 34.000 hektar lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor (swasta). Untuk properti, kesehatan, rumah sakit misalnya, untuk pendidikan, universitas dan untuk infrastruktur," ujar Jokowi saat bertemu dengan Kamar Dagang Indonesia di China (INACHAM) dan sejumlah pengusaha China di Shangri-La Hotel, Chengdu, China, pada Jumat (28/7/2023).

"Saya tahu di sini sudah banyak yang masuk mungkin bisa menyampaikan ke rekan lainnya adakah kesulitan atau problem. Kami terbuka untuk investor yang dari China," kata dia lagi.

Presiden melanjutkan, pembangunan IKN khusus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah dimulai sejak 2022.

Harapannya, pembangunan bisa selesai tepat waktu pada 2024 dan perpindahan ke ibu kota baru segera bisa dilakukan.

"Tahun depan kita harapkan sudah selesai dan kita bisa pindah ke IKN," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023.

Pembangunan IKN ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun.

"Progresnya (pembangunan IKN) adalah 29,87 persen," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/6/2023).

Lebih lanjut kata Basuki, untuk pembangunan hunian menteri serta aparatur sipil negara (ASN) menggelontorkan dana sebesar Rp 4,20 triliun.

Pembangunan hunian berupa rumah susun untuk ASN, kata dia, akan dimulai pada Juli tahun ini. Sedangkan rumah tapak untuk menteri telah mulai tahap konstruksi.

"Demikian perumahan sebesar Rp 4,20 triliun adalah untuk rumah tapak jabatan menteri dan pembangunan perumahan susun Hankam yang sedang dibangun pada Juli ini. Untuk pembangunan rumah susun ASN yang segera dimulai. Rumah pembangunan tapak menteri yang sudah dimulai dan tahap konstruksi," papar dia.

Secara terperinci, Basuki menyebutkan, untuk Dirjen Sumber Daya Air dialokasikan dana sebesar Rp 1,14 triliun, Dirjen Bina Marga Rp 9,72 triliun, Dirjen Cipta Karya Rp 11,58 triliun, Dirjen Perumahan Rp 4,20 triliun, dan Bina Konstruksi Rp 3 miliar.

Di KIPP di IKN, sudah berdiri 4 kantor menteri koordinator (menko) dan istana negara.

Presiden Jokowi berkeinginan, sebelum masa purna kepemimpinannya berakhir, merayakan peringatan Kemerdekaan RI di IKN, Kalimantan Timur, pada 2024.