Salin Artikel

Soroti Intoleransi, Alissa Wahid: Banyak yang Ingin Eksklusif Beragama, Tak Mau Ada Orang dari Agama Lain

Hal tersebut Alissa sampaikan saat menghadiri acara 'Launching Kampung Moderasi Beragama' di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023).

"Kita tahu kan sekarang kasus-kasus intoleransi. Banyak sekali sikap beragama secara eksklusif enggak ingin ada orang dari agama yang lain ada di lingkungan sekitar itu sangat tinggi. Di riset-riset juga banyak pelajar, guru di kantor dan segala macam," ujar Alissa.

Kemudian, Alissa meminta agar sentimen mengenai keberagaman agama tidak dipakai oleh para calon maupun pendukung di Pemilu 2024.

Dia menegaskan para calon yang maju harus berkontestasi secara murni, yakni adu gagasan.

"Itu lebih baik daripada menggunakan sentimen agama. Ini yang terjadi, 'saya lebih soleh daripada itu', misalnya. Nanti ditakut-takutin, misalnya satu agama saja juga ada gitunya, 'oh, dia itu antek barat, inilah'. Itu kan ngerusak banget," tutur dia.

Alissa mengingatkan bahwa jabatan pemilu hanya dipakai untuk 5 tahun ke depan.

Dia mewanti-wanti jangan sampai ada calon yang membuat Indonesia rusak hingga waktu yang tak terbatas hanya karena jabatan selama 5 tahun.

Terpisah, Dirjen Binmas Islam Kemenag Prof Kamaruddin Amin mengatakan pihaknya ingin mewujudkan kampung moderasi supaya masyarakat bisa bersama-sama hidup guyub dan saling menghormati.

Kamaruddin mengatakan, implementasi moderasi beragama jangan hanya sebatas disampaikan di seminar saja, melainkan harus dipraktikkan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/27/07071851/soroti-intoleransi-alissa-wahid-banyak-yang-ingin-eksklusif-beragama-tak-mau

Terkini Lainnya

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke